Komisi VI: Beras Impor Jangan Sampai Mengganggu

Jakarta, MINA – Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono menyayangkan masuknya yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik () ke Indonesia sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ia mengharapkan, pemerintah dapat mengatur agar beras impor tidak mengganggu iklim masyarakat pertanian.

Dikutip dari rilis DPR RI, Bambang menginginkan pemerintah dapat saling mensinkronkan data dari Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas pemenuhan produksi beras dan Kementerian Perdagangan yang menilai kecukupan dan harga beras.

“Sehingga tidak terjadi suplai yang berlebihan akibat dari masuknya beras yang diimpor yang dilakukan oleh Bulog atas rekomendasi Kementerian Perdagangan,” ujar Bambang, Senin (12/2).

“Jika terjadi over suplai maka akan terjadi penurunan harga gabah yang drastis dan iklim pertanian menjadi tidak kondusif. ketidakkondusifan ini, dia menkhawatirkan akan berakibat kepada menyulitkan petani sehingga petani akan semakin miskin, karena kebijakan pemerintah yang salah,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, DPR akan mengadakan rapat kerja gabungan antara Komisi VI dan Komisi IV untuk membahas masalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian agar data suplai dan demand tidak menyulitkan masyarakat konsumen maupun masyarakat petani, dan impor beras tidak terulang lagi. (R/R05/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Wartawan: Fauziah Al Hakim

Editor: Ismet Rauf

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.