Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komisi VIII Bentuk Panja RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Fauziah Al Hakim - Rabu, 27 Maret 2019 - 07:05 WIB

Rabu, 27 Maret 2019 - 07:05 WIB

4 Views ㅤ

Jakarta, MINA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, menghasilkan kesepakatan untuk mengesahkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Pengesahan ini ditandai dengan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah.

“Pemerintah berjanji dalam waktu dua hari ini, akan menyerahkan nama-nama. Secara prinsip, pemerintah sudah siap membentuk Panja,” ujar Marwan, usai menghadiri Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3). Turut hadir dalam rapat ini perwakilan Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenpan-RB, Kemenkumham, dan Pimpinan DPD RI.

Dikutip dari rilis DPR, ia menegaskan, pihaknya serta pemerintah memiliki pandangan dan harapan yang sama, bahwa RUU tersebut dapat diselesaikan untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang (UU) di tahun ini.

“Sama halnya dengan DPR, juga berharap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat disahkan menjadi UU di tahun ini,” tutur Marwan.

Baca Juga: Sembilan Santri MA Al-Fatah Lampung Ikuti KSM Tingkat Kabupaten

Ia menjelaskan, UU inisiatif DPR RI yang berbunyi dengan RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, akan mengerucut, untuk disederhanakan menjadi RUU Pesantren. Sementara, UU Pendidikan Keagamaan, cukup melalui penyempurnaan Peraturan Pemerintah.

“Karena itu, kalau nanti DPR dan pemerintah bersepakat hanya membahas dan menjadikan UU ini mengenai Pesantren, tentu lebih mudah, karena tidak semakin melebar persoalan. Jadi, pasal-pasal itu hanya menyangkut tentang Pesantren saja,” ungkapnya.

Marwan menambahkan, lulusan santri masih agak sulit memasuki dunia formal. Menurutnya, hal itu karena Pesantren belum disamakan dengan dunia pendidikan formal lainnya.

“Oleh karena itu, ada dua hal. Pertama, negara kita harapkan menunaikan kewajiban memajukan pendidikan Pesantren sebagaimana kewajiban kepada pendidikan. Kedua, lulusan Pesantren disetarakan dengan lembaga pendidikan formal. Itulah tuntutan atau substansi dari pembentukan UU tersebut,” pungkas Marwan. (R/R05/RS3)

Baca Juga: Sastra Masuk Kurikulum, NU Circle Minta Nadiem Setop Buku Bacaan Bernarasi Vulgar 

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Baca Juga: Sejumlah Daerah Larang Sekolah Gelar “Study Tour”

Rekomendasi untuk Anda

Haji 1445 H
Palestina
Haji 1445 H
Dunia Islam
Khutbah Jumat
Palestina
Internasional
Indonesia