Komisi VIII DPR: Gangguan Sistem di BSI Jangan Hambat Pelunasan Biaya Haji

Jakarta, MINA – Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta Kementerian Agama berkoordinasi dengan BSI dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan gangguan sistem yang menghambat pelunasan biaya haji.

Proses penyelesaian harus dilakukan dengan segera agar jemaah haji tidak terlambat dalam memenuhi kewajiban mereka.

“Sebaiknya Kementerian Agama memberikan informasi yang jelas, akurat, dan terkini kepada calon jemaah haji mengenai gangguan sistem yang terjadi. Komunikasi yang efektif akan membantu mengurangi kekhawatiran dan memastikan jemaah haji tetap mendapatkan informasi yang mereka butuhkan,” ujar Kahfi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Dalam beberapa hari terakhir, BSI mengalami gangguan sistem yang kemungkinan menyebabkan keterlambatan dalam proses pelunasan biaya haji.

Baca Juga: Guru Tak Tergantikan oleh Teknologi, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Tekankan Peningkatan Kompetensi dan Nilai Budaya

Karena itu, ia menegaskan, persoalan gangguan sistem ini harus menjadi perhatian serius terutama karena banyak jemaah haji yang belum melunasi biaya haji yang bergantung pada BSI sebagai lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban mereka.

“Dalam situasi seperti ini, di mana pelunasan biaya haji banyak mengandalkan BSI, penting bagi Kementerian Agama untuk mengambil langkah-langkah cepat dan menyeluruh guna mengatasi gangguan sistem yang dialami oleh BSI,” tegasnya.

Jika gangguan yang dialami BSI berkelanjutan, Kahfi meminta Kementerian Agama untuk mencari solusi alternatif dalam proses pelunasan biaya haji bagi jamaah yang terdampak oleh gangguan sistem BSI.

“Apakah dialihkan ke Bank mitra lainnya, atau ada solusi lainnya,” ujarnya.(R/R2/P2)

Baca Juga: Imaam Yakhsyallah Mansur: Ilmu Senjata Terkuat Bebaskan Al-Aqsa

Mi’raj News Agency (MINA)