Komisi X DPR RI Setujui RUU Sisbuk

(Foto: DRI RI)

Jakarta, 22 Rajab 1438/19 April 2018 (MINA) – Komisi X kembali menyetujui Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan () yang sebelumnya mengalami penundaan pengesahaan di Tingkat II atau Paripurna. Penundaan pengesahaan RUU ini karena masih adanya beberapa pasal yang harus di sinkronkan kembali di pembahasan tingkat komisi.

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Sisbuk, Sutan Adil Hendra mengatakan, dalam laman DPR RI yang dikutip MINA, sebelumnya pihaknya sudah menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dan kementerian lainnya, telah menyetujui untuk dibawa ke Tingkat II.

“Akan tetapi pada 11 April pagi hari, sebelum paripurna, kita menerima surat dari Kementerian Agama (Kemenag). Pada saat itu meminta agar adanya konten atau isi buku yang berkaitan dengan buku keagamaan, menjadi tanggung jawab Menteri Agama,” kata Sutan usai Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/5) lalu.

Untuk itu, tambahnya, sesaat sebelum Paripurna dimulai, dilakukan lobi-lobi kepada seluruh fraksi. Lobi menyepakati masukan dari Kemenag diakomodir dengan penyesuaian di beberapa pasal. Sutan memaparkan, dalam Pasal 6 Ayat 3 RUU Sisbuk, disesuaikan bahwa buku yang bermuatan keagamaan, menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

“Hal ini telah menjadi keputusan bersama. Pandangan fraksi pun semuanya setuju. Tapi secara pengaturannya, akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karenanya, hari ini kita baru saja menandatangani draft RUU Sisbuk secara utuh, dan tidak ada pihak yang keberatan,” kata politisi F-Gerindra itu.

Sutan berharap, RUU ini segera disahkan pada Tingkat II, dan Pemerintah segera menyusun PP  untuk menjalankan UU ini. Sehingga, masyarakat mendapat makna yang sangat besar dari RUU ini, karena RUU ini adalah kemaslahatan umat.

“Dengan adanya UU ini masyarakat akan mendapatkan hadirnya negara dalam memperoleh buku yang bermutu, murah dan merata,” harap politisi asal dapil Jambi itu.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, RUU ini sebagai langkah maju dari Pemerintah dan DPR, terutama untuk lebih merapihkan buku nasional. Dengan semakin rapihnya sistem perbukuan tanah air, diharapkan ada andil atau saham dari perbukuan yang semakin signifikan dalam rangka memajukan bangsa, khususnya melalui program percepatan literasi nasional.

“Peraturan Pemerintah yang menyertai akan kita urai satu per satu. Bahkan tidak hanya ada PP, ada juga Peraturan Menteri, dan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait,” komitmen Mendikbud.

Raker diakhiri dengan penandantangan draf RUU Sisbuk terbaru oleh seluruh perwakilan fraksi dan kementerian atau lembaga terkait. Hasil raker ini akan segera dilaporkan ke Bamus, dan diagendakan dalam paripurna.(T/R09/RS3)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.