Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Timur Resmi Dikukuhkan

Samarinda, MINA – Taufik Hidayat selaku Plt. Direktur Eksekutif KNEKS, mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Timur, disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Harian KNEKS, KH. Ma’ruf Amin pada Jumat (4/8).

Pengukuhan dilaksanakan di Pendopo Odah Etam, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

KH. Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas semangat, komitmen serta sinergi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, KNEKS dan pemangku kepentingan baik nasional maupun didaerah untuk percepatan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah, termasuk penyelenggaran Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2023 di Kalimantan Timur.

Dia menuturkan, sudah selayaknya ekonomi dan keuangan syariah juga didorong untuk lebih berkembang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

“Potensi lokal yang besar berpadu dengan semangat tinggi Pemerintah Daerah, sejatinya menjadi energi positif bagi lahirnya sumber pertumbuhan baru dan penguatan ketahanan ekonomi wilayah,” kata Kyai Ma’ruf.

KDEKS Provinsi Kalimantan Timur diharapkan segera menyusun program jangka menengah dan jangka panjang, serta menetapkan quick wins, seraya memastikan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan ekologi di wilayah ini tidak berseberangan. Program dimaksud meliputi pertama, sektor Industri Halal.

Terobosan kolaboratif untuk mengejar target 10 juta produk bersertifikat halal di tahun 2024, pengembangan ekosistem rantai nilai halal terutama sektor hulu; pariwisata ramah muslim di obyek wisata bahari Kepulauan Derawan diprioritaskan untuk menjadi destinasi favorit wisata ramah muslim berkelas dunia, dengan tetap kedepankan pelestarian ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan.

Kedua, pada sektor jasa keuangan syariah, Keberadaan IKN Nusantara tentu akan berdampak pada peningkatan arus perputaran uang di wilayah Kalimantan Timur, yang menjadi peluang besar Lembaga keuangan Syariah.

Peluang lainnya adalah pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai sumber pendanaan pembangunan oleh Pemprov Kalimantan Timur.

Saat ini tercatat Surat Berharga Syariah Negara untuk pendanaan pembangunan proyek strategis di wilayah Kalimantan Timur mencapai sekitar Rp6,48 triliun sejak 2014 hingga 2022.

Ketiga, pada sektor dana sosial syariah. Kalimantan Timur berhasil menjadi Juara Pertama Lembaga ZISWAF Unggulan 2023 adalah modal besar, kedepannya diharapkan penghimpunan dana ZISWAF semakin ditingkatkan. Penyalurannya dapat diperluas dengan mengadopsi model yang lebih produktif, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Keempat, pada sektor bisnis dan kewirausahaan syariah. KDEKS Provinsi Kalimantan Timur perlu membangun ekosistem yang holistik dan berkelanjutan bagi pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah ini.

Program UMKM Go Digital dan Go Ekspor melalui tiga pilar yakni pengembangan kapasitas, korporatisasi dan akses pembiayaan, perlu diperluas jangkauannya, diharapkan Kalimantan timur dapat menjadi barometer ekonomi dan keuangan syariah di Kawasan Timur Indonesia.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan apresiasi atas kedatangan Wakil Presiden pada Pengukuhan KDEKS Kalimantan Timur. Ia menuturkan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Masyarakat yang majemuk.

Menurutnya, selama ini Kegiatan keagamaan, keberagaman dan toleransi agama berjalan dengan baik, diharapkan dengan pengukuhan KDEKS semakin memperkuat keharmonisan di Provinsi Kalimantan Timur.

KDEKS Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3.1/ K.581/ 2023 tanggal 31 Juli 2023, dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua dan Wakil Ketua KDEKS, Sekretaris di jabat oleh Sekretaris Daerah, Anggota terdiri dari Kantor Vertikal Kementerian dan Lembaga Anggota KNEKS di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah, Rektor Universitas, serta Institusi Pemangku Kepentingan Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah.

Manajemen Eksekutif dijabat oleh para kalangan Professional, Akademisi, Praktisi, dan pemangku kepentingan Ekonomi dan keuangan syariah daerah.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)