Jakarta, 10 Safar 1438/10 November 2016 (MINA) – Komnas HAM dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menyelenggarakan Festival HAM 2016 pada 30 November hingga 2 Desember mendatang.
Panitia Pelaksana, Mugiyanto menjelaskan bahwa tujuan festival ini adalah untuk berbagi pengalaman, ide, inovasi, dan praktik-praktik sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pemangku kebijakan yang lain dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
“Festival ini diharapkan mampu menjadi wadah bersama untuk menuangkan ide-ide para pemikir, dalam rangka melindungi hak setiap warga,” kata Mugiyanto, yang juga sebagai Senior Program Office untuk HAM kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Kamis (10/11).
Ia mengungkapkan bahwa kegiatan yang sedianya akan diselenggarakan di Bojonegoro, Jawa Tengah ini akan banyak menghadirkan pembicara dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Komunitas, Akademisi, Anak Muda, Masyarakat dan Pelajar baik dari dalam maupun luar negeri.
Baca Juga: AWG Gelar Webinar Menulis tentang Baitul Maqdis
“Pada acara kali ini kita akan mengundang puluhan pejabat Pemerintah Pusat, Kepala Daerah, dan semua kalangan untuk saling berbagi pengalaman dan membangun jaringan serta pengetahuan melalui metode seperti diskusi pleno, diskusi parallel, pameran, kunjungan lokasi dan pertunjukan budaya. Rencananya, acara ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri juga oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,” ungkap dia.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto mengapresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. “Tentu kami sangat mendukung acara seperti ini,” tegas dia.
Kabupaten Bojonegoro merupakan Pemerintah Kabupaten/Kota pertama di Indonesia yang secara formal memiliki peraturan daerah yang secara komprehensif mengadopsi nilai-nilai dari standar HAM dalam bentuk Peraturan Bupati sejak bulan Maret 2016.
Selain itu, Kabupaten Bojonegoro juga satu-satunya wilayah di Indonesia yang dijadikan sebagai kabupaten percontohan pelaksanaan open government. (L/P011/P2)
Baca Juga: 30 WNI dari Suriah Kembali Dievakuasi ke Indonesia
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)