Konferensi ICIM dan Persatuan Islam

Oleh: Rendy Setiawan, Jurnalis Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Hampir satu abad lamanya umat Islam hidup dalam kondisi yang mengerikan, terpecah-belah, setelah 13 abad sebelumnya, umat Islam hidup dalam kesatuan di bawah satu komando kepemimpinan. Terhitung sejak Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memimpin umat ini selama 23 tahun pada pertengahan tahun 500-an, kemudian diikuti dengan masa khulafaur rasyidin sekitar 30 tahun.

Setelah masa itu berakhir, secara bergantian, umat Islam terus dipimpin oleh kerajaan-kerajaan besar hingg berujung pada runtuhnya kerajaan Turki Utsmani pada 1923 silam.

Pasca keruntuhan Utsmani, umat Islam saat ini mengalami kondisi yang dahulu pernah dialami Indonesia, politik pecah belah atau dikenal dengan istilah devide et impera. Hanya saja, umat Islam harus menghadapi politik pecah belah gaya baru.

Politik pecah belah itu bukan pada lingkup negara, melainkan sudah mencapai skala internasional yang di dalamnya mencakup seluruh dunia Islam. Wilayah-wilayah Islam yang dulu ada pada satu kesatuan kepemimpinan, dipecah melalui sistem demokrasi, menyusupkan paham nasionalis ke dalam dada kaum Muslimin, menciptakan kehidupan bernegara dengan sistem dan peraturan yang berbeda-beda, hingga menyebarkan virus wahn (cinta dunia, takut mati).

Harapan kembali untuk bersatu terus diupayakan. Tokoh-tokoh Islam internasional mengerahkan segala upaya untuk kembali menyatukan dunia Islam dengan beragam cara. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani mendirikan gerakan Hizb At-Tahrir di Palestina pada akhir tahun 1952, gerakan yang ingin mendirikan sebuah negara Islam. Jauh sebelum itu, Imam Hasan Al-Banna juga telah mendirikan gerakan Al-Ikhwan (Ikhwanul Muslimin) di Mesir.

Puncaknya ketika syaikh Wali Al-Fattah berpandangan bahwa Islam non-Politik, Islam bukan produk politik, Islam tidak bisa dijalankan melalui sistem politik. Untuk mempersatukan umat Islam, harus dengan cara-cara yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Cara-cara yang dulu diterapkan di dalam Islam. Dalam perjalanannya, syaikh Wali Al-Fattah menyerukan umat Islam untuk bersatu. Jadilah kemudian Soedjiman dibaiat oleh kaum Muslimin pada tahun 1953.

Setelah dibaiat, syaikh Wali Al-Fattah kemudian meninggalkan jabatan politik, menganggap bahwa politik hanya akan menghambat persatuan Islam. Hasilnya, Soedjiman keluar dari partai Masyumi yang ketika itu menjadi partai terbesar di Indonesia bersama PNI. Padahal ketika di Masyumi, syaikh Wali Al-Fattah adalah orang nomor dua di partai.

Meski saat ini usaha syaikh Wali Al-Fattah belum bisa dikatakan sukses sepenuhnya, masih ada perjuangan yang harus diteruskan oleh generasi muda Islam, para intelektualis Muslim harus memahamkan umat Islam tentang persatuan, karena tidak semua orang paham dengan pandangan syaikh Wali Al-Fattah yang dianggap hanya akan membawa umat Islam kepada zaman Unta, kembali kepada zaman di mana umat Islam tertinggal.

Cara pandang seperti ini sedikit keluar dari jalur kebenarannya, karena kejayaan umat Islam yang hakiki justru terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan para shahabatnya.

Mengingat kembali, bagaimana Belanda menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Tidak ada yang menyangka bahwa Indonesia akan memperoleh kemerdekaannya hanya dengan menanamkan nilai-nilai persatuan di dada para pemuda Indonesia. Nilai persatuan itu terkandung dalam esensi dari Kongres Sumpah Pemuda II pada 1928 lalu. Hanya berselang 17 tahun pasca Kongres Sumpah Pemuda II itu, Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Sesuatu yang bisa dikatakan ‘impossible’, sesuatu yang hanya mungkin akan terjadi pada satu dari seratus kesempatan, karena Belanda sudah menancapkan kukunya begitu dalam di negeri ini.

Demikian pula dengan kondisi umat Islam saat ini, perlu langkah lebih jauh untuk menyatukan kaum Muslimin. Salah satunya dengan memberikan informasi yang valid terkait kondisi umat Islam di suatu wilayah, sehingga tidak akan ada kesimpangsiuran berita. Tidak ada kesalahpahaman antar kaum Muslimin.

Di sini kita akan melihat secercah cahaya persatuan Islam muncul dengan akan diselenggaranya Konferensi Media Islam Internasional (ICIM) pada 25-26 Mei mendatang. Konferensi ini dirasa sangat penting, karena langsung membicarakan pusat permasalahan dunia dewasa ini, yakni pembebasan Palestina dari penjajahan Israel.

Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Public Relation ICIM, Ali Farkhan Tsani dalam artikelnya yang dimuat dalam Harian Republika berjudul “Konferensi ICIM untuk Palestina” mengutip pendapat dari Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Amlir Syaifa Yasin, bahwa konferensi media semacam ini bisa menyatukan langkah perjuangan media Islam, sehingga berita mengenai umat Islam dapat tersiar ke seluruh penjuru dunia.

Tentu, ada semacam harapan media Islam nantinya bisa menjadi rujukan bagi umat. Media kini memang menjadi salah satu alat dakwah yang dapat membentuk opini umat. Karenanya, media Islam harus dikelola oleh orang yang basis ideologinya jelas karena media merupakan pengganti peran para dai atau mubaligh di era modern ini. Terlebih, masyarakat sudah banyak yang melek media.

Dikatakan pula oleh Muhammad Natsir Zubaidi, Ketua Bidang Sarana Hukum dan Waqaf PP Dewan Masjid Indonesia (DMI), bahwa konferensi sejenis ini bukan sekadar pertemuan biasa. Tapi, ada makna lebih penting lagi yaitu untuk terus men jalin solidaritas dunia Islam dan penyampaian secara kontinu bahwa pendudukan atas wilayah Palestina oleh Israel adalah penjajahan kepada negara lain.

Harapan serupa datang dari beberapa LSM di kawasan Asia. Seperti dibicarakan dalam Konferensi antar-LSM Islam di Kuala Lumpur, 10 Mei lalu. Delegasi LSM yang konsen dalam perjuangan dunia Islam dari Malaysia, Thailand, Singapura, Myanmar, Filipina, dan Kamboja, siap hadir untuk konferensi.

Sukseskan Konferensi Media Islam Internasional sebagai langkah lanjutan persatuan Islam. Wallahu ‘Alam. (P011/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)