Konferensi Internasional Bela Al-Aqsa Hasilkan Sebelas Poin Deklarasi

Putrajaya, MINA – Konferensi internasional “ASEAN Plus NGOs Conference in Defence of Baitul Maqdis and Masjid Al-Aqsa” yang berakhir Ahad (24/3), menghasilkan sebelas poin deklarasi mengenai sikap para delegasi mengenai Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsha.

Pembicara yang hadir dalam konferensi itu berasal dari berbagai kalangan intelektual dan ulama internasional, di antaranya Malaysia, Turki, Yordania, Palestina dan Indonesia.

Khusus dari Indonesia, Imaam Jama’ah Muslimin (Hizbullah) Yakhsyallah Mansur hadir sebagai pembicara, menguraikan peranan ulama dalam membela Masjid Al-Aqsa.

Acara itu juga mengundang beberapa LSM yang fokus pada ke-Palestinaan dan Al-Aqsa, temasuk Al-Aqsa Working Group (AWG) yang bermarkas di Indonesia.

Berikut Sebelas Poin Deklarasi dari konferensi yang berlangsung di Jakim Auditorium Islamic Complex Putrajaya, Malaysia itu :

1). Menegaskan kembali bahwa Baitul Maqdis adalah ibu kota abadi Palestina dan setiap langkah untuk mengubah status ini sama sekali tidak dapat diterima.

2). Kami berdiri dalam solidaritas dengan Palestina dan perjuangan mereka, semua warga Yerusalem akan dibebaskan, untuk mengkonsolidasikan kebanggaan dan martabat rakyat di Yerusalem, guna melanjutkan semangat perlawanan.

3). Kami menegaskan kembali dukungan penuh kami kepada orang-orang Al Quds dalam kebutuhan mereka dan membantu mereka dalam ketabahan melawan pendudukan, untuk tidak berkompromi dengan rezim Zionis.

4). Menyesali kelambanan organisasi-organisasi internasional atas agresi berkelanjutan oleh pasukan pendudukan Israel yang melanggar hukum internasional dalam the holy Noble Sanctuary.

5). Mengutuk pelanggaran terus-menerus oleh pasukan polisi Israel yang secara teratur mengganggu status quo dan memungkinkan pengunjung Yahudi untuk memasuki situs di bawah penjagaan bersenjata, sementara membatasi akses bagi warga Palestina. kunjungan Yahudi diizinkan di kompleks, ibadah non-Muslim dilarang menurut kesepakatan yang ditandatangani antara Israel dan pemerintah Yordania

6). Sepenuhnya mendukung  resolusi Majelis Umum PBB Pada Desember 2018, yang menolak hubungan apa pun antara Judaisme dan The Noble Sanctuary of Al-Aqsa, yang mengeluarkan enam resolusi mengutuk berbagai Pelanggaran terhadap Palestina, di antaranya adalah Resolusi N73 / L.29 berjudul “Yerusalem” yang menyerukan penghormatan terhadap status quo bersejarah di tempat-tempat suci Yerusalem, termasuk Haram Al-Sharif.

7). Tegaskan kembali seperti dalam dokumen UNGA, tekad kita bahwa segala tindakan yang diambil oleh Israel, kekuatan pendudukan untuk memaksakan hukumnya, yurisdiksi dan administrasi di Kota Suci Yerusalem adalah ilegal dan karenanya batal demi hukum dan tidak memiliki validitas apa pun, serta menyerukan Israel untuk segera menghentikan semua tindakan ilegal dan sepihak tersebut.

8). Sangat keberatan bahwa Israel menggunakan kebijakan dan strategi kolonial dalam upayanya  mengkonsolidasikan kelangsungan hidup di Palestina yang bersejarah dan untuk mempromosikan kesinambungan pelanggaran hukum internasional dan kemanusiaan. lsrael dengan sengaja mengabaikan komunitas internasional dan resolusi-resolusinya, mengandalkan dukungan total pemerintah AS untuk semua pelanggarannya dan kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

9). Mengutuk intrusi pasukan Zionis Israel yang berlaku di kompleks masjid suci, melanggar dan bertentangan dengan perjanjian bersama Yordania sebagai penjaga Al Aqsa.

10). Mengingatkan bahwa OKI didirikan pada tahun 1969, sebagai tanggapan terhadap serangan oleh seorang Yahudi kelahiran Australia di masjid AI Aqsa, tetapi sekarang tetap tidak efektif dalam mempertahankan masjid suci di bawah serangan yang lebih parah oleh pasukan Zionis Israel.

11). Mengutuk pengepungan di Gaza dan serangan brutal oleh pasukan Israel pada peserta Great Return March. Kami juga sangat mengutuk agresi yang terus berkelanjutan, serangan brutal dan penahanan oleh pasukan Zionis terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem. (R/Ast/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)