Konferensi Kashmir Tuntut Penentuan Nasib Sendiri

Srinagar, MINA – Konferensi partai dan ormas Semua Pihak Hurriyat (APHC) dan organisasi Hurriyet menuntut penentuan nasib sendiri wilayah Jammu dan Kashmir.

Menurut Layanan Media Kashmir, Senin (21/8), pernyataan itu menyatakan orang-orang Kashmir menuntut perdamaian, stabilitas politik dan ekonomi di kawasan itu sesuai resolusi PBB.

Organisasi dan partai yang terdiri dari Liga Muslim Jammu dan Kashmir, Partai Kebebasan Demokratis Jammu dan Kashmir, Tehreek-e-Muzahamat Jammu Kashmir, Ittehad-e-Islami Jammu dan Kashmir, dan Front Hurriyet Demokrat Jammu Kashmir dalam pernyataan mereka mengatakan, India tidak dapat mempertahankan pendudukan ilegalnya atas wilayah tersebut melalui kekuatan militer dan terorisme negara selamanya.

Mereka juga menekankan perlunya persatuan yang lebih besar di antara jajaran orang Kashmir untuk membawa tuntutan mereka yang benar atas hak menentukan nasib sendiri.

Baca Juga: Warga Spanyol Gelar Pawai Solidaritas Palestina

Pernyataan menambahkan, orang-orang Kashmir yang mencintai kebebasan telah memberikan pengorbanan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk misi suci kebebasan dari penaklukan India sejak 1947.

Organisasi Hurriyet menekankan penyelesaian awal sengketa Kashmir  sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Perjuangan perlawanan Kashmir adalah gerakan sah yang bertujuan untuk menyingkirkan pendudukan ilegal India melalui formula hak penentuan nasib sendiri yang damai dan demokratis, tambah mereka.

Mereka mengatakan ketika tentara asing mundur dari Afghanistan, India juga harus meninggalkan Jammu dan Kashmir.

Baca Juga: Lebanon Ajukan Klaim ke PBB Terkait Pembangunan Tembok Israel yang Tembus Wilayah Perbatasan

Para pemimpin Hurriyat mengecam keras lonjakan pelanggaran hak asasi manusia dan lanjutan operasi penjagaan dan pencarian serta penggerebekan rumah oleh pasukan India di seluruh wilayah pendudukan Kashmir.

Mereka menuntut komunitas dunia untuk memainkan perannya dalam memberikan hak penentuan nasib sendiri yang tidak dapat dicabut kepada warga Kashmir. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Parlemen Kazakhstan Sahkan RUU Anti LGBT, Organisasi HAM Sampaikan Keberatan