Konferensi Online Kecam Kekejaman India di Kashmir

London, MINA – Sebuah konferensi online yang diselenggarakan oleh Global Pakistan & Kashmir Supreme Council mengeam kekejaman yang dilakukan pemerintah India di Kashmir.

Sesi virtual diikuti Presiden Azad Jammu Kashmir (AJK) Sardar Masood Khan, Gubernur Punjab Chaudhary Sarwar, Senator Letjen (Purn.) Abdul Qayyum, dan MNA Naureen Farooq Ibrahim. The News melaporkan, Selasa (9/6).

Ikut dalam konferensi anggota parlemen Inggris, Lord Nazir Ahmed, Afzal Khan, Khalid Mahmood, Yasmeen Qureshi, dan Tahir Ali. Ikut serta juga puluhan pemimpin dari berbagai aktivis Kashmir dan kelompok hak asasi manusia dari Inggris dan tempat lain.

Presiden AJK Sardar Masood Khan mengatakan, perjuangan Kashmir untuk kebebasan merupakan tahapan paling penting, dan India gagal menekan Kashmir meskipun menerapkan jenis penyiksaan yang tidak manusiawi dan jam malam yang kejam.

Khan mengatakan, protes Black Lives Matter yang sedang berlangsung di seluruh dunia menunjukkan betapa pentingnya hak asasi manusia. Dia mengatakan bahwa hidup Kashmir penting, dan Kashmir tidak dapat bernapas selama beberapa dekade karena tindakan rasis dan Islamofobia India di wilayah pendudukan.

Dia mendesak masyarakat internasional untuk melihat situasi di Kashmir dan meminta pertanggungjawaban pemerintah India.

“Pihak berwenang India telah menunjukkan dan mengeksekusi rasisme, xenophobia, dan kebencian di Kashmir setiap hari pada warga Kashmir yang tidak bersalah dan sekarang adalah waktu untuk menuntut hak mereka,” kata Khan.

Gubernur Punjab Chaudhry Sarwar memuji semangat kebulatan suara dan pendekatan kerja sama dalam masalah Kashmir oleh Pakistan.

Dia mengatakan Perdana Menteri Pakitsan Imran Khan melakukan yang terbaik untuk membuat masyarakat internasional sadar akan situasi suram di Kashmir.

Penyelenggara Raja Sikander Khan mengatakan para aktivis di Inggris dan Eropa tidak akan membiarkan masalah Kashmir memudar di tengah dunia fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

Aktivis Kashmir juga meminta pemerintah Inggris untuk mendengarkan suara lebih dari 1,5 juta warga Kashmir dan Pakistan yang menginginkan pemerintah mereka meminta Perdana Menteri India Narendra Modi bertanggung jawab atas genosida di wilayah pendudukan.

India dan Pakistan merupakan dua wilayah bekas jajahan Britania Raya (Inggris). Ketika Pakistan memisahkan diri dari India, Kashmir oleh Inggris diserahkan ke India. (T/RS2/P2)

 

Mi’raj News Agency (MINA)