Konferensi Rohingya Serukan Boikot Terhadap Myanmar

New York, MINA – Sebuah konferensi internasional di New York menyerukan pemboikotan terhadap Myanmar atas tuduhan pembersihan etnis yang dilakukan negara tersebut.

Konferensi Internasional tentang Perlindungan dan Pertanggungjawaban di Burma diadakan pada hari Ahad (10/2), mempertemukan para aktivis, ahli genosida terkenal dan pejabat PBB.

Konferensi meminta komunitas internasional dan perusahaan untuk memboikot dan mengambil tindakan kolektif terhadap pemerintah Myanmar.

Dewan Keamanan PBB dikritik karena tidak mengambil langkah serius, meskipun ada laporan PBB tahun 2018 yang mendokumentasikan genosida terhadap Muslim Rakhine oleh negara Myanmar.

Para peserta konferensi memperingatkan, genosida sebelumnya telah terang-terangan tetapi tidak ada langkah yang diambil untuk mencegahnya.

Para aktivis wanita mengatakan, tentara Myanmar menggunakan pemerkosaan sebagai senjata melawan wanita Muslim Rakhine dan anak-anak mereka dibakar di depan mata mereka.

Disebutkan dalam konferensi, meskipun orang yang paling teraniaya di Myanmar adalah Muslim Rakhine, etnis minoritas lainnya seperti di  Karen, Kachin dan Shan juga menjadi sasaran tentara.

Azeem Ibrahim, seorang Profesor Riset di Strategic Studies Institute, US Army War College dan seorang Senior Fellow di Pusat Kebijakan Global di Washington, menjelaskan alasan yang mendorongnya menulis bukunya “The Rohingya: Inside Myanmar’s Hidden Genocide“.

Ibrahim mengatakan kepada Anadolu Agency, ia mulai mencari tahu Muslim Rakhine dan menyadari tidak ada buku tentang mereka dan ia menulis bukunya pada tahun 2016.

Dia mengatakan semua orang tahu bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah “genosida gerak lambat” selama beberapa dekade.

“Pihak berwenang Myanmar percaya bahwa mereka dapat menyingkirkan Rohingya untuk selamanya,” katanya.

Ibrahim juga mengatakan alasan kurangnya “selera” masyarakat internasional karena mereka tidak melihat “kekayaan untuk benar-benar campur tangan”.

“Tidak ada motivasi bagi masyarakat internasional, kekuatan besar untuk campur tangan dalam situasi ini. Rohingya tidak penting bagi siapa pun. Mereka tidak penting bagi PBB, AS atau bahkan dunia Muslim,” jelasnya.

Ibrahim mengatakan, tidak hanya ada satu solusi untuk krisis Rakhine dan para pelaku dan pengelola genosida ini harus bertanggung jawab.

Dia melanjutkan dengan mengatakan, pemberian kewarganegaraan Rohingya juga harus ditanggapi oleh masyarakat internasional.

“Orang-orang ini sangat rentan,” katanya.

“Kamu tidak memiliki kewarganegaraan, kamu tidak termasuk di mana saja, kamu tinggal di kamp pengungsi. Dan kemudian ketika kamu tahu kamu akan mati di kamp pengungsi ini, dan setelah itu anak-anakmu juga akan pergi untuk tinggal di sini sebagai pengemis dan mereka semua akan mati di kamp pengungsi,”

Tun Khin, Presiden Organisasi Rohingya Burma, Inggris, lahir dan dibesarkan di Negara Bagian Rakhine, Burma.

Ia dinyatakan tanpa kewarganegaraan oleh undang-undang kewarganegaraan 1982.

“Kami menghadapi genosida abad ke-21. Para penjahat militer di Myanmar dan penjahat militer lainnya harus dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional,” katanya kepada Anadolu Agency. (T/Ast/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)