Konflik Berdarah Yaman di Tengah Wabah  

Oleh Ali Farkhan Tsani, Redaktur Senior MINA News Agency, Alumni Mu’assasah al-Quds ad-Dauly Sana’a, Yaman

Konflik berdarah-darah telah berlangsung lima tahun di Yaman sejak 2015. Perang saudara yang brutal telah mengubah negara termiskin di ujung Semenanjung Arab itu menjadi negara dengan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Sekitar 100.000 orang telah terbunuh selama konflik, dan sekitar 80 persen dari populasi 24 juta kini sangat bergantung pada makanan dan bantuan kemanusiaan untuk sekedar bertahan hidup.

Serangan militer koalisi pimpinan Arab Saudi melalui udara dan blokade laut terhadap pemberontak Houthi yang didukung Iran, bertujuan untuk mengembalikan pemerintah Yaman terguling, pimpinan Abdu Rabbo Mansour Hadi.

Kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia menuduh kedua belah pihak melakukan pelanggaran HAM sistematis terhadap warga sipil, serta melakukan kejahatan perang.

Pemerhati Yaman dari Inggris, Helen Lackner, memprediksi konflik tampaknya tidak memiliki solusi berakhir.

“Pembuat kebijakan ini saya menyebut mereka biadab, karena mereka mendorong perang ini untuk terus berlanjut, dan mereka tidak peduli sedikit pun tentang jutaan orang yang menderita. Ini adalah benar-benar keterlaluan,” katanya kepada VoA, pada Kamis (26/3/2020).

Lackner mengatakan, pada akhir 2019, konflik itu tampaknya mulai mereda, tetapi dua perjanjian utama gagal bergerak maju.

Perjanjian Stockholm yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri serangan koalisi di pelabuhan Hodeida, dan Perjanjian Riyadh untuk menyelesaikan krisis antara pemerintah Hadi dan separatis selatan yang didukung oleh Uni Emirat Arab.

“Telah terjadi gejolak serius dalam pertempuran sejak Januari,” kata Lackner.

“Salah satunya adalah kehancuran total dari apa yang disebut perjanjian Riyadh, dengan situasi di selatan benar-benar hampir meledak kapan saja. Dan di seluruh negeri, Houthi telah memulai serangan besar. Mereka sekarang mengancam gubernur Marib,” analisinya.

Ketika negosiasi gagal, maka permusuhan kembali berlanjut bahkan kemudian meningkat, kata analis Teluk, Cinzia Bianco dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.

“Saya hanya bisa berharap, Houthi tidak memperluas ofensif mereka ke jantung provinsi Marib, provinsi yang cukup relevan dalam lingkup keseluruhan perang,” kata Bianco.

Apalagi, lanjut Bianco, Houthi telah menunjukkan bahwa mereka dapat meningkatkan pertempuran tanpa dukungan dari sekutu kuatnya Iran, yang saat ini sedang berjuang melawan wabah besar virus corona.

Konflik di Tengah Wabah

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyerukan pihak-pihak bertikai di dunia, khususnya di Yaman, untuk gencatan senjata segera, guna mengakhiri permusuhan dan meningkatkan upaya untuk melawan kemungkinan meluasnya wabah pandemi COVID-19.

“Lebih dari lima tahun konflik telah menghancurkan kehidupan puluhan juta rakyat Yaman,” kata Guterres  dalam sebuah pernyataan yang dirilis UN News, Rabu (25/3/2020).

Ia juga meminta pihak-pihak di Yaman untuk bekerja dengan Utusan Khusus PBB, Martin Griffiths, untuk menurunkan ketegangan tingkat nasional.

Dia juga mendesak mereka untuk membuat kemajuan dalam langkah-langkah ekonomi dan kemanusiaan yang bertujuan mengurangi penderitaan dan membangun kepercayaan, dan untuk melanjutkan proses politik inklusif yang dipimpin Yaman sendiri.

“Solusi politik adalah satu-satunya cara untuk penyelesaian konflik yang komprehensif dan berkelanjutan di Yaman,” ujarnya.

Yaman telah melalui serangkaian langkah dan langkah dalam upaya  mengakhiri konflik sipil berdarah, yang dimulai pada 2015 dan telah menciptakan salah satu krisis kemanusiaan paling parah di dunia.

Pada penutupan tahun 2019, Griffiths sempat optimis adanya “penurunan tempo perang” yang signifikan, termasuk pengurangan 80 persen serangan udara di beberapa daerah. Sebuah perjanjian juga ditandatangani untuk mempersatukan faksi-faksi Pemerintah yang terpecah.

Namun, awal Maret, Griffiths melihat perkembangan ironis, dengan adanya peningkatan kekerasan baru yang dapat mengancam pencarian resolusi politik.

Lonjakan kekerasan terjadi justru ketika wabah pandemi COVID-19 telah muncul di lebih banyak negara di seluruh dunia. Termasuk tidak menutup kemungkinan akan masuk ke Yaman.

Memang per tanggal 17 Maret, belum ada laporan kasus corona yang dilaporkan di Yaman. Namun, situasi darurat kesehatan masyarakat global terbesar saat ini, dapat saja mengancamnya.

Kalau ini yang kemudian terjadi, betapa tidak bisa dibayangkan dampaknya. Baik dampak ekonomi dan sosial yang belum ditentukan, lebih khusus lagi kesiapan penanggulangan medis dan alat kesehatan yang belum terpikirkan.

Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) dalam persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan wabah, sejak dini sudah bekerja sama dengan pihak berwenang Yaman serta mitra pelaksana kesehatan lokal dan nasional, untuk memastikan langkah-langkah darurat yang memadai untuk program-program kritis.

Sekjen PBB António Guterres sekali lagi menekankan bahwa dunia sekarang menghadapi musuh bersama, pandemi COVID-19 yang menyebar di lebih dari 180 negara.

“Sudah waktunya untuk menempatkan konflik bersenjata di kuncian dan fokus bersama pada pertarungan sejati kehidupan kita,” katanya di laman UN News.

Para pejabat senior PBB juga telah mengeluarkan permohonan khusus kepada pihak-pihak yang bertikai untuk membungkam senjata mereka dan meluncurkan “upaya habis-habisan” melawan kemungkinan wabah virus corona.

Ya, saatnya mengakhiri konflik berdarah-darah di Yaman, negeri ilmu pengetahuan agama, negeri ilmu-ilmu fiqih, kawasan negeri penuh berkah. Kembali merajut persaudaraan dan persahabatan, demi sama-sama membangun Yaman menjadi Negara yang maju, kuat dan berwibawa.

Apalagi mereka semua adalah satu bangsa Arab, satu bahasa Arab, dan mayoritas satu Islam, satu ukhuwah Islamiyah yang semestinya tidak boleh mudah dipecah-belah apalagi diadu domba satu sama lainnya.

Lihatlah darah-darah rakyat tak bedosa, akibat moncong senjata dan dentuman bom kalian. Lihatlah orang-orang tua, anak-anak, bayi-bayi, yang tak berdaya apa-apa, selain meregang nyawa akibat ambisi kekuasan elite politik kalian. (A/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)