Kongres AS Blokir Penjualan Senjata kepada Saudi, UEA dan Yordania

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPAR AS) pada Rabu, 17 Juli 2019, menyetujui tiga resolusi yang bertujuan memblokir rencana penjualan rudal dan senjata oleh Presiden Donald Trump ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Yordania.

Persetujuan atas langkah-langkah tersebut merupakan teguran politik lain dari hubungan Trump dengan Arab Saudi, yang telah menuai kritik tajam di Kongres atas pelanggaran HAM dan meningkatnya jumlah korban tewas akibat perang di Yaman.

Mengutip ketegangan militer baru dengan Iran pada Mei, Trump menggunakan celah “darurat” dalam undang-undang kontrol senjata AS untuk meminta Kongres menyelesaikan penjualan lebih dari 8 miliar dolar senjata ke Arab Saudi, UEA, dan Yordania. Langkah ini menghindari hukum AS yang memberi Kongres kekuatan untuk meninjau penjualan senjata utama.

Banyak politisi memandang klaim Trump tentang keadaan “darurat” sebagai hal yang berlebihan.

Pemilihan DPR mengirimkan tiga dari 22 resolusi gabungan ketidaksetujuan, yang telah disahkan oleh Senat lalu dikirim kepada Presiden yang diperkirakan akan memveto tindakan tersebut.

Paling signifikan

Pemimpin Mayoritas DPR, Steny Hoyer dari Demokrat, mengatakan, tiga resolusi spesifik itu “paling signifikan”, karena mereka akan membatalkan kontrak terkait senjata yang dapat digunakan dalam perang di Yaman.

Tiga kontrak tersebut berkaitan dengan rencana pembuat senjata Raytheon, kontraktor militer utama AS, untuk membangun pabrik produksi bersama di Arab Saudi guna merakit bom pintar “Paveway”, jenis senjata berpemandu laser dan GPS yang pada tahun 2018 menghancurkan sebuah bus sekolah di Yaman, menewaskan lebih dari 40 anak laki-laki.

“Sangat buruk mengingat kejahatan perang Saudi di Yaman dan krisis kemanusiaan yang mereka langgengkan melalui blokade dan serangan udara terhadap begitu banyak sasaran sipil,” kata Hassan El-Tayyab, Wakil Direktur Just Foreign Policy, sebuah kelompok advokasi di Washington yang berusaha untuk mengakhiri perang di Yaman.

“Itu bukan hal yang baik untuk Yaman atau kawasan atau kepentingan keamanan nasional AS,” kata El-Tayyab.

Perjanjian Raytheon untuk bersama-sama memproduksi senjata berteknologi tinggi di Arab Saudi tercapai pada Mei 2017 selama kunjungan Trump ke Riyadh.

Tidak jelas apakah Kongres memiliki cukup banyak suara untuk mengesampingkan veto, tetapi kontroversi tersebut merupakan tanda peringatan akan potensi masalah di masa depan dalam hubungan AS-Saudi, ketika penentangan untuk melakukan bisnis dengan Kerajaan sedang tumbuh.

Upaya terbaru

Pemungutan suara hari Rabu terhadap penjualan senjata adalah upaya terbaru oleh Kongres untuk menyatakan ketidaksetujuan atas dukungan militer AS kepada Arab Saudi sejak pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi pada 2 Oktober 2018 di Istanbul, Turki.

Khashoggi terbunuh setelah dia memasuki konsulat Saudi di Istanbul. Menurut laporan, badan intelijen AS menyimpulkan bahwa Pangeran Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) memerintahkan pembunuhan itu, sebuah kesimpulan yang disangkal pejabat Saudi.

Pada Senin, 15 Juli 2019, DPR menyetujui langkah yang berupaya menjatuhkan sanksi pada pejabat yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.

DPR juga memberikan suara mendukung RUU yang akan mengutuk penahanan yang dilakukan Arab Saudi terhadap aktivis hak-hak perempuan dan pelecehan yang mereka alami.

Anggota DPR dari Demokrat juga mendorong amandemen RUU otorisasi pertahanan utama yang disahkan oleh DPR dan menunggu di hadapan Senat, yang dapat memaksa Trump mengakhiri dukungan AS untuk perang Saudi di Yaman.

Pada bulan April, Trump memveto tindakan yang berusaha untuk mengakhiri keterlibatan militer AS dalam perang Saudi-UEA di Yaman.

Senator di Komite Hubungan Luar Negeri juga telah menyetujui RUU yang akan menutup celah yang digunakan Trump untuk Arab Saudi.

Asisten Menteri Luar Negeri AS R Clarke Cooper muncul di depan Komite Urusan Luar Negeri DPR pada Juni lalu untuk mengajukan kasus penjualan senjata ke Arab Saudi.

Dia mengatakan, penjualan senjata Trump diperlukan untuk meyakinkan sekutu AS di Teluk menghadapi agresi Iran. Ketegangan antara AS dan Iran telah meningkat sejak Trump menarik negaranya dari perjanjian nuklir 2015 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran.

Namun, Cooper menghadapi pertanyaan bermusuhan dari Demokrat dan beberapa orang Republikan di Komite Urusan Luar Negeri DPR.

Dengan dalih “pola mengganggu destabilisasi dan terorisme” di Yaman dan kawasan, Ilhan Omar yang seorang Demokrat mengatakan, “Mendukung pemerintah Saudi dan Emirat, mendukung kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Memberi mereka senjata adalah keterlibatan.” (AT/RI-1/RS3)

 

Sumber: tulisan William Roberts di Al Jazeera

 

Mi’raj News Agency (MINA)