KONSEP PENGELOLAAN HAJI TAHUN DEPAN OLEH BADAN INDEPENDEN

Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah (Foto: DMI)

Makkah, 10 Dzulhijjah 1436/24 September 2015 (MINA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR-RI, Fahri Hamzah mengatakan, tahun depan pengelolaan ibadah haji akan berubah seiring munculnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“Tahun ini adalah tahun terakhir pembiayaan haji kita dikelola dengan konsep Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji”.

Berdasarkan undang-undang lama tersebut dana haji lebih banyak dikelola dengan sistem dana abadi umat. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang ditargetkan selesai Oktober ini, maka dana haji akan dikelola badan independen tersebut, kata Fahri saat di Makkah, Arab Saudi, Senin (21/9).

“Dengan munculnya BPKH pengelolaan dana haji semakin independen dan cakupan investasinya menjadi lebih luas,” ujar Fahri. Demikian konferensi Perss DMI.

Baca Juga: BKSAP DPR Gelar Kegiatan Solidaritas Parlemen untuk Palestina

Ia berharap dengan pengelolaan dana haji yang semakin profesional oleh BPKH tersebut, maka biaya penyelenggaraan ibadah haji ke depan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kami berharap bahwa biaya dari pengelolaan ibadah haji ke depan, tidak saja akan menurunkan beban jemaah, tapi juga fasilitas yang diberikan kepada jemaah lebih baik,” katanya.

Selain itu, ia berharap agar pemerintah juga terus berjuang menagih janji Pemerintah Arab Saudi yang akan meninjau lokasi jemaah haji Indonesia di Mina Jadid. “Ini harus terus menjadi bagian dari lobi kita,” ujarnya.

Pada malam taaruf dengan petugas haji Indonesia, Ahad (20/9) malam, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan apresiasi kepada petugas Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) tahun ini. (T/P002/P4)

Baca Juga: Warga Israel Pindah ke Luar Negeri Tiga Kali Lipat

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)