KONSUL INDONESIA DI PALESTINA TERUS DIUPAYAKAN

Diskusi Lembaga Kemanusiaan dengan Pemerintah di Kantor Kemlu (Foto: Afta/mirajnews.com)

Jakarta, 12 Syawwal 1435/8 Agustus 2014 (MINA) – Direktorat Jenderal bidang Timur Tengah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia Febrian A. Ruddyard mengatakan, adanya Konsul Kehormatan Indonesia di Palestina masih terus diupayakan.

Menurut Febrian, terwujudnya Konsul Kehormatan menjadi bukti pengakuan Indonesia bagi Palestina sebagai sebuah Negara. Di samping makin mempererat hubungan Indonesia dan negara itu, khususnya di bidang perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

“Komitmen pemerintah untuk menunjuk konsul kehormatan ini terus diupayakan, tentunya ini akan menjadi bukti Indonesia mengakui Palestina sebagai negara dan menolak penjajahan di atasnya,” tegas Febrian dalam diskusi bersama lembaga nonpemerintah di Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (11/8).

Namun, hingga saat ini, rencana pembukaan konsul di Ramallah itu terhambat karena wilayah itu masih diduduki Zionis Israel. Sebab untuk membuka konsul itu harus ada izin dari Israel, sementara hal itu tidak mungkin karena tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Sedangkan untuk itu, pemerintah Indonesia tidak akan mungkin melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, karena Israel menjajah di Palestina, lanjut Febrian.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen tidak akan menjalin kerjasama dengan Israel. Bahkan, kami pastikan pada pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini diplomasi di Palestina secara resmi ditangani Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman, Yordania. Adapun khusus dalam permasalahan Jalur Gaza, Kemlu meminta bantuan dari KBRI di Kairo, Mesir.

Pada April 2012, gagasan Konsul Kehormatan di Ramallah pernah dibahas di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Bahkan waktu itu, diagendakan memproses pencalonan kandidat untuk mengisi pos Konsul Kehormatan di kota Ramallah itu.

Kriteria figur yang diperlukan juga sudah ditetapkan, yaitu figur setempat, secara finansial mandiri, berkedudukan di Ramallah, dan mempunyai kedekatan dengan Indonesia.

Rencana ini pun telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Palestina, Mahmoud Abbas kala itu.

Rencana pembukaan Konsul Kehormatan di Ramallah itu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina.

Untuk mencari kandidat yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, Kementerian Luar Negeri sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Pihak Kedutaan Dubes Palestina di Jakarta sudah menyatakan kesediaannya membantu mencari figur yang memiliki kapasitas dan sesuai kebutuhan Indonesia untuk dinominasikan sebagai Konsul Kehormatan RI di Ramallah.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq pada Juli lalu menyampaikan hal itu kembali kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar pemerintah Indonesia segera membuka kantor perwakilan di negara itu. Lantaran hingga saat ini belum ada langkah maju.

Padahal pemerintah maupun masyarakat Indonesia selama ini sangat kuat menunjukkan solidaritasnya dalam mendukung Palestina.

Mahfudz menyebut, sudah ada calon Konsul Kehormatan, namun belum direalisasikan hingga saat ini. Padahal ini dapat menjadi warisan berharga pemerintahan SBY sebelum mengakhiri masa jabatannya tahun ini.

Beberapa lembaga keislaman, Jama’ah Muslimin (Hizbullah), Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Aqsa Working Group (AWG), Pondok Pesantren Al-Fatah se-Indonesia, Shuffah Al-Quran Abdullah bin Mas’ud dan Mi’raj News Agency (MINA), atas nama Konferensi Pembebasan Al-Quds dan Kemerdekaan Palestina Bandung 2012, pada Senin (3/7/2014) mengajukan usulan Konsul Kehormatan sangat memungkinkan ditempatkan di Jalur Gaza.

Ketua delegasi, Agus Sudarmaji, menyebutkan, alasan utama kemungkinan itu karena saat ini adalah era Kabinet Bersatu Palestina Fatah-Hamas, sehingga penempatan di Jalur Gaza sama dengan penempatan di Ramallah.

Alasan lainnya, tidak seperti di Ramallah yang mengharuskan izin administrasi dari Israel. Di Jalur Gaza tidak perlu izin seperti itu, cukup pengantar pemerintah melalui pemerintah Palestina dan Mesir.

“Di sana juga sudah ada warga negara Indonesia yang sedang membangun RS, didukung warga dan pejabat setempat, serta dapat menggunakan Wisma Indonesia yang sedang dibangun MER-C di kompleks RS Indonesia di Beyt Lahiya, Gaza Utara.

Diplomasi Kemanusiaan

Presidium Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C) dr. Joserizal Jurnalis, atas nama lembaga kemanusiaan yang sedang membangun Rumah Sakit (RS) Indonesis di Jalur Gaza dalam kesempatan diskusi mengatakan, upaya lain memberi dukungan Palestina dalah melalui diplomasi kemanusiaan.

RS Indonesia di Jalur Gaza, Palestina,dapat menjadi humanitarian diplomacy (diplomasi kemanusiaan), dengan para relawan yang saat ini berjumlah 19 orang merupakan duta-duta rakyat Indonesia untuk Palestina.

“RS Indonesia adalah sumbangan dari rakyat Indonesia untuk rakyat Palestina,semua dananya dari rakyat Indonesia,” ujar Jose.

Untuk itu, bersebelahan dengan RS Indonesia di Gaza, disiapkan bangunan Wisma Indonesia, sebagai representasi rakyat Indonesia di Palestina. (L/P02/p04/R1).

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)