Koordinator Khusus PBB Sambut Pembicaraan Persatuan Palestina

PBB tunjuk mantan menteri Bulgaria sebagai Utusan PBB untuk Timur Tengah. (Foto: AA)" width="625" height="424" /> Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov.(Foto: AA)

New York, 2 Jumadil Awwal 1437/10 Februari 2016 (MINA) – Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov pada Selasa (9/2), menyambut baik pembicaraan persatuan Palestina yang digelar Qatar awal pekan ini.

“PBB mendukung semua upaya yang dilakukan untuk memajukan rekonsiliasi Palestina atas dasar non-kekerasan, demokrasi dan prinsip-prinsip PLO (Organisasi Pembebasan Palestina),” kata Mladenov dalam sebuah pernyataan.

Mladenov mendesak semua pihak untuk menindaklanjuti diskusi tersebut dengan itikad baik dan melaksanakan perjanjian sebelumnya, khususnya yang ditengahi oleh Mesir, demikian laporan Palestine News Network (PNN) yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional yang mematuhi program PLO dan pelaksanaan pemilihan lama ditunggu adalah elemen penting dari proses ini,” ujarnya.

“Rakyat Palestina, khususnya di Gaza, sudah cukup menderita. Mereka pantas untuk melihat Tepi Barat dan Gaza kembali di bawah otoritas Palestina tunggal, demokratis dan sah,” katanya.

Dia mengatakan, langkah itu merupakan langkah penting menuju upaya mengakhiri blokade, mengakhiri pendudukan dan mencapai resolusi yang dinegosiasikan.

Mengakhiri konflik abadi yang memungkinkan untuk dua negara, Israel dan Palestina. Hidup berdampingan dalam perdamaian, keamanan dan saling pengakuan,” tambahnya.

para pejabat Fatah dan Hamas mengadakan pertemuan terpisah di ibukota Qatar Doha pada Ahad dan Senin (7-8 Februari 2016) membahas upaya untuk memulai kembali rekonsiliasi nasional yang telah lama ditunggu-tunggu.

Pertemuan yang disponsori Qatar, diketuai Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshal dan pejabat Fatah yang bertanggung jawab atas pembicaraan rekonsiliasi Azzam Al-Ahmad, membahas cara-cara untuk membantu menciptakan sebuah “persepsi praktis” pada pencapaian rekonsiliasi nasional dalam spesifik dan tenggat waktu yang disepakati.

Meskipun kedua belah pihak setuju pada pemerintah konsensus nasional pada April 2014, keduanya tetap berselisih mengenai beberapa isu, termasuk gaji karyawan pasca- pemerintah Hamas di Gaza, pengaturan keamanan, dan perbatasan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir.(T/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)