Krisis Anggaran, Pemerintah AS Pertimbangkan Pemberhentian Massal Pegawai

Washington, MINA – Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Amerika Serikat Russell Vought memperingatkan akan adanya pemecatan pegawai federal dalam waktu dekat, jika penutupan pemerintahan berlanjut.

Dalam panggilan konferensi dengan anggota Partai Republik di DPR, Kamis (2/10), Vought menyebut pemberhentian pegawai bisa terjadi dalam satu hingga dua hari ke depan.

Peringatan tersebut sebelumnya juga ia tuangkan dalam sebuah memo yang berisi ancaman pemecatan massal. Namun, tidak ada rincian jumlah pegawai yang kemungkinan terdampak. Al-Jazeera melaporkan.

Beberapa jam kemudian, Wakil Presiden JD Vance mengonfirmasi rencana tersebut dalam konferensi pers di Gedung Putih. Ia menegaskan langkah itu akan ditempuh jika krisis anggaran tidak segera terselesaikan.

Baca Juga: Spanyol Selidiki Produsen Baja Sidenor Terkait Penjualan Produk ke Israel

“Kami sebenarnya tidak ingin melakukannya. Tetapi kami akan melakukan apa yang diperlukan agar layanan penting bagi rakyat Amerika tetap berjalan,” kata Vance. Ia juga membantah pemecatan didasari pertimbangan politik.

Dalam memo Vought, lembaga-lembaga pemerintah diarahkan untuk mempertimbangkan pemberhentian pegawai pada program, proyek, atau kegiatan yang kehabisan dana. Pegawai yang pekerjaannya tidak masuk prioritas presiden berpotensi terdampak.

Ia juga memperingatkan bahwa program gizi Women, Infants and Children (WIC) terancam kehabisan anggaran pekan depan bila penutupan berlanjut.

Selain itu, penutupan membuat pembayaran gaji militer dan pegawai federal terancam tertunda, sementara sebagian taman nasional tetap dibuka meski dengan layanan terbatas.

Baca Juga: Putin Umumkan Keberhasilan Uji Coba Rudal Nuklir Burevestnik, Pakar Peringatkan Bahaya

Di sisi lain, Senat kembali gagal mencapai kesepakatan terkait rancangan pendanaan. Dua proposal yang diajukan Partai Demokrat dan Republik ditolak dalam kurun 24 jam. Dengan komposisi suara 53-47, dukungan bipartisan minimal 60 suara masih sulit dicapai, sehingga kebuntuan politik terus berlanjut. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Presiden Terpilih Irlandia Sebut Israel Negara Teroris