Kritik Biaya HUT 79 RI, DPR Tanyakan Prioritas Anggaran Subsidi BPJS

Jakarta, MINA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetiyani mengkritik membengkaknya anggaran peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI.

Ia lalu membandingkan skala prioritas anggaran Pemerintah untuk badai PHK dan subsidi BPJS.

Apalagi Pemerintah memberi tanggapan yang menyatakan bahwa pembengkakan biaya tersebut merupakan hal yang wajar.

“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” kata Netty Prasetiyani dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (13/8).

Dikutip dari berbagai sumber, Pemerintah mengakui membengkaknya anggaran tersebut karena terbatasnya infrastruktur di IKN.

Sehingga, hal itu membuat Pemerintah harus mengalokasikan biaya transportasi dan akomodasi yang besar bagi para tamu.

“Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran?” tegasnya.

Menurut Netty, jika Pemerintah peka maka seharusnya bisa memberikan fokus pada penyelesaian berbagai persoalan dan pekerjaan rumah (PR) di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini kita tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pasti berdampak pada perekonomian masyarakat. Bukankah ini lebih prioritas untuk ditanggulangi?” kata Politisi Fraksi PKS itu.

Lebih lanjut, anggota Komisi IX itu juga menyoroti adanya puluhan juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non-aktif saat ini. Berdasarkan data per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta BPJS, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif.

“Artinya peserta non-aktif JKN ini sebagian besarnya menunggak iuran. Penyebabnya antara lain karena miskin, karena di-PHK, karena kesulitan ekonomi,” ujar Netty.

Netty menilai, kritik yang datang dari masyarakat terhadap pembengkakan biaya peringatan HUT RI di IKN merupakan keniscayaan.

Ia juga meminta Pemerintah transparan agar total anggaran pelaksanaan peringatan HUT ke-79 RI dapat dibuka ke publik, termasuk biaya acara di IKN.

“Pemerintah sibuk euforia dengan membuat acara di IKN, sementara kesulitan rakyatnya terabaikan. Padahal peringatan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara sederhana tapi sarat makna. Masyarakat harus tahu berapa jumlah biayanya. Sampaikan pada publik secara transparan,” tutupnya

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan membengkaknya anggaran tersebut lantaran peringatan HUT RI tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Untuk peringatan HUT RI di IKN itu sendiri, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan telah disiapkan anggaran sebesar Rp87 miliar. Anggaran ini naik dibandingkan upacara HUT RI di Jakarta tahun lalu sebesar Rp53 miliar.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, telah terjadi PHK bagi 101.536 karyawan pada Januari hingga Juni. Jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir 2024.[]

Mi’raj News Agency (MINA)