Kudeta Sudan: Burhan Umumkan Pemerintah Baru

Khartoum, MINA – Pemimpin kudeta militer Sudan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan pada Kamis (11/11) mengumumkan pembentukan pemerintah transisi baru untuk menggantikan pemerintah transisi sebelumnya, yang pemimpin sipilnya dia kudeta pada 25 Oktober.

Televisi pemerintah melaporkan, Burhan telah menunjuk dewan baru untuk memimpin negara itu, demikian Middle East Eye melaporkan.

Jenderal Burhan, yang merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Sudan dan yang memimpin Dewan Berdaulat, yang berkuasa sejak dibentuk pada 2019 setelah penggulingan otokrat lama Omar Al-Bashir, mempertahankan posisinya sebagai kepala dewan.

Pemimpin Pasukan Pendukung Cepat paramiliter yang ditakuti Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti) akan tetap menjadi wakilnya.

Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan

Perkembangan itu terjadi hanya dua hari menjelang protes massal yang direncanakan terhadap kudeta.

“Panglima Angkatan Bersenjata mengeluarkan dekrit konstitusional untuk membentuk Dewan Kedaulatan Transisi,” kata Burhan dalam sebuah pernyataan.

Dewan juga mempertahankan Shamsaldine Al-Kabashi, Yasser Atta, dan Ibrahim Gaber, semua tokoh militer senior.

Burhan mengatakan kepada Sky News Arabia bahwa militer berharap Perdana Menteri Abdalla Hamdok akan menjadi “bagian dari perubahan ini”, namun Hamdok telah menjelaskan bahwa ini bukan sesuatu yang dia minati.

Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza  

Di antara para pemimpin sipil yang termasuk dalam dewan baru adalah mantan anggota parlemen Abu Al-Qassem Bortoum, seorang pendukung normalisasi Sudan dengan Israel.

Salma Abdelgaber, seorang Sufi; Youssef Gad Karim dari negara bagian Kordofan Utara; Abdelbaqi Al-Zubair, mewakili negara bagian Khartoum; dan Rajaa Nicola, seorang Koptik, juga disebut sebagai anggota.

Mantan pemimpin pemberontak Malik Agar, Alhady Idris dan Altaher Hagar, yang menandatangani kesepakatan damai 2020 dengan pemerintah, juga mendapatkan kursi.

Pada Rabu, koalisi politik sipil utama Sudan menolak negosiasi apapun dengan militer, dan mempertahankan posisinya pada konferensi pers pertama sejak kudeta.

Baca Juga: Netanyahu Akan Tetap Serang Lebanon Meski Ada Gencatan Senjata

Burhan mengatakan, dia berkomitmen untuk transisi demokrasi dan pemilihan umum pada Juli 2023. (T/R6/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Agresi Israel Hantam Pusat Ibu Kota Lebanon