Kudeta Sudan, Militer Tangkap PM dan Pejabat Pemerintah Sipil

Khartoum, MINA – Perdana Menteri dan sebagian besar anggota Kabinet Sudan, beserta sejumlah pemimpin partai pendukung pemerintah, ditangkap pihak militer pada Senin (25/10).

Penangkapan ini diduga merupakan puncak dari ketegangan antara militer dan pemerintah sipil yang telah terjadi selama beberapa tahun ini.

Abdel Fattah Al-Burhan, seorang jenderal yang mengepalai Dewan Berdaulat, sebuah badan penguasa yang berbagi kekuasaan, mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri dan membubarkan dewan dan pemerintah transisi pada Senin (25/10), demikian Al Jazeera melaporkan.

Kementerian Informasi negara itu mengatakan, Al-Burhan telah secara efektif melancarkan “kudeta militer”.

Sebelumnya, ribuan orang turun ke jalan-jalan di ibu kota Sudan, Khartoum, setelah pasukan keamanan menangkap anggota kabinet negara itu, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok, dan beberapa pemimpin partai pro-pemerintah.

Internet telah terputus, sementara jalan dan jembatan di Khartoum telah diblokir. Bandara juga telah ditutup dan kantor pusat televisi dan radio negara digerebek oleh pasukan keamanan.

Para pemimpin dunia dan kelompok hak asasi manusia mengutuk penahanan beberapa pejabat tinggi Sudan dalam apa yang tampaknya merupakan upaya kudeta, di mana seorang pejabat militer senior membubarkan pemerintah.

Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat dalam sebuah pernyataan mengatakan, para pemimpin politik Sudan harus dibebaskan dan hak asasi manusia dihormati.

Sementara Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Tanduk Afrika Jeffrey Feltman menolak perebutan kekuasaan militer dan= mengatakannya sebagai “sama sekali tidak dapat diterima”.

Volker Perthes, perwakilan khusus PBB untuk Sudan, menyebut penahanan para pemimpin sipil itu tidak dapat diterima, dan mendesak semua pihak agar menahan diri sepenuhnya.

Sejak kudeta April 2019 berhasil menggulingkan mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir, militer dan kelompok masyarakat sipil pro-demokrasi terus berselisih memperebutkan kursi pemerintahan meski telah sepakat berdamai dan membagi kekuasaan. (T/R6/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)