Kobane, 23 Jumadil Akhir 1437/2 April 2016 (MINA) – Masyarakat Kurdi tidak akan mengadakan pemilihan parlemen Suriah di wilayah mereka.
Sebelumnya, Presiden Suriah Bashar Al-Assad telah menyerukan pemilu parlemen pada Senin, 13 April mendatang.
“Sejak pemerintahan otonom dinyatakan oleh Kurdi dan minoritas lainnya, daerah Kurdi mayoritas berada di luar kendali Assad, dan mereka berada di bawah pemerintah komponen dari daerah,” kata Idris Nassan, mantan pejabat dalam pemerintahan di Kobane, kota Kurdi di utara Suriah.
Nassan mengatakan pada Jumat (1/4) kepada ARA News yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Kurdi sekarang tidak ada hubungannya dengan pemilu Assad dan mereka mencari pemerintahan baru sendiri untuk seluruh Suriah.
Baca Juga: Pasukan Israel Maju Lebih Jauh ke Suriah Selatan
“Satu-satunya pemilu yang akan diselenggarakan di daerah-daerah untuk federalisme dan itu komite, sampai ada pemerintahan baru yang disepakati oleh semua orang Rojava (wilayah Kurdi Suriah),” katanya.
Kurdi Suriah telah mengumumkan federasi Rojava dan Syria Utara pada 17 Maret, setelah pertemuan di kota Rumelan, dengan partisipasi dari delegasi yang mewakili Kurdi, Arab, Turkmen, dan Asyur. Namun, rezim dan oposisi Suriah menolak deklarasi itu.
Ini bukan pertama kalinya Suriah Kurdi akan memboikot pemilu rezim Suriah.
Pada 3 Juni 2014, pemerintah Suriah mengadakan pemilu di Suriah yang tidak diizinka oleh Kurdi di daerah mereka sendiri. Saat itu, pasukan keamanan Asayish Kurdi menyita beberapa kotak suara, ketika rezim berusaha menempatkan kotak suara di lingkungan Kurdi kota Qamishli. (T/P001/P2)
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)