Kuait, MINA – Pemerimtah Kuwait dan Maroko menyerukan solusi yang adil di Palestina yang sejalan dengan hukum internasional selepas rencana perdamaian Timur Tengah Presiden AS Donald Trump.
“Sementara mengakui upaya AS untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, Maroko menemukan bahwa solusinya harus memenuhi hak-hak sah rakyat Palestina,” kata Kemenlu Maroko dalam sebuah pernyataan, Rabu (29/1)
“Maroko akan memeriksa rincian rencana perdamaian dengan sangat hati-hati,” tambahnya, demikian Anadolu Agency melaporkan.
Kementerian Luar Negeri Kuwait juga merilis pernyataan tentang rencana tersebut.
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
Pihaknya menyatakan, solusi yang adil dan komprehensif untuk masalah Palestina, hanya dapat dicapai melalui kepatuhan dengan resolusi legitimasi internasional yang relevan, dan kerangka acuan yang ditetapkan oleh komunitas internasional, terutama negara yang merdeka dan berdaulat pada perbatasan 4 Juni 1967 dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur.
Di hadapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump pada hari Selasa merilis apa yang disebut “Kesepakatan Abad Ini” di Gedung Putih, yang ditolak dan dikutuk sepenuhnya oleh rakyat Palestina.
Trump juga menyebut Yerusalem sebagai “ibu kota Israel yang tidak terbagi.”
Beberapa kelompok dan negara telah mengutuk apa yang disebut rencana perdamaian itu.
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama
Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Masjid Al-Aqsa berada, selama perang Arab-Israel 1967.
Dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional, Israel mencaplok seluruh kota pada 1980 dan mengklaimnya sebagai ibu kota negara Yahudi yang “abadi dan tidak terbagi.”(T/Mee/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur