Kuwait, 17 Jumadil Awwal 1437/25 Februari 2016 (MINA) – Kuwait dan Qatar menjadi negara-negara Teluk Arab berikutnya setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE) dan Bahrain memberi warganya travel warning (peringatan perjalanan) agar meninggalkan Lebanon atau menghindari bepergian ke sana.
Travel warning dikeluarkan oleh negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) sehari setelah Pemerintah Riyadh menghentikan $ 4 miliar bantuannya untuk pasukan keamanan Lebanon, menanggapi posisi “permusuhan” dengan kelompok Syiah Hizbullah Lebanon. Demikian Al Jazeera memberitakan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah pernyataan pada Rabu (25/2) meminta warganya di Lebanon untuk meninggalkan negara itu demi keselamatan mereka sendiri dan melarang warga Qatar bepergian ke sana.
Sebelumnya di hari yang sama, Kedutaan Kuwait di ibukota Lebanon Beirut juga mengatakan, semua warga Kuwait harus meninggalkan Lebanon, kecuali dalam keadaan darurat, dan menyarankan mereka yang tinggal di sana untuk berhati-hati dan menghindari tempat-tempat yang tidak dijamin keamanannya.
Baca Juga: Pasukan Israel Maju Lebih Jauh ke Suriah Selatan
Namun, pernyataan yang dikutip oleh kantor berita KUNA itu tidak memberikan alasan atas peringatan itu.
Pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Saudi mengeluarkan pernyataan yang menyerukan semua warganya tidak melakukan perjalanan ke Lebanon demi “keselamatan mereka”.
Kerajaan juga meminta warganya yang berada di Lebanon atau yang berkunjung tidak tinggal kecuali sangat diperlukan.
Pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi SPA, mendesak warga Saudi di Lebanon untuk menghubungi Kedutaan Saudi di Beirut.
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
Seorang pejabat Saudi mengatakan, Kerajaan telah melihat posisi Lebanon bermusuhan yang dihasilkan dari cengkraman Hizbullah di pemerintahan Beirut.
UAE pada Selasa juga melarang warganya bepergian ke Lebanon dan mengurangi kehadiran diplomatiknya di Beirut. Hal yang sama pun dilakukan oleh Pemerintah Bahrain. (T/P001/P4)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama