Langkah Berbahaya Trump untuk Yerusalem

Al-Quds (Yerusalaem Timur). (Foto: dok. Hexapolis)

 

Sejak pemerintah Amerika Serikat (AS) mengakui Israel pada tahun 1948, tidak ada yang pernah meragukan di mana Washington berdiri dalam kaitannya dengan konflik Israel dan Arab.

Namun, di saat AS selalu bersikap pro-Israel, mereka mencoba, setidaknya secara teori, untuk mematuhi hukum internasional dan konsensus dunia saat menangani konflik Israel-Palestina.

AS sering memveto banyak resolusi yang dapat ditindaklanjuti mengenai masalah Palestina, tapi posisinya selalu jelas ketika sampai pada masalah Yerusalem.

AS seperti negara-negara lain di dunia yang berulang kali menolak untuk mengakui kuasa Israel atas Al-Quds (Yerusalem Timur) dan terus mempertimbangkan Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki, sama seperti Gaza, Nablus atau Ramallah.

Hukum internasional menetapkan dengan jelas bahwa orang-orang Israel tidak diizinkan untuk mengubah status wilayah-wilayah di bawah kekuasaan militernya.

Konvensi Jenewa keempat yang dibuat untuk mengatur pekerjaan jangka panjang, jelas menentang kekuatan pendudukan untuk mengubah status wilayah di bawah pendudukannya.

Ketika Gedung Putih Lebih pro-Israel daripada Kongres

Pada masa lalu, Kongres AS sering disebut “wilayah pendudukan Israel”, karena mengeluarkan beberapa undang-undang pendukung Israel yang melanggar otoritas konstitusional cabang eksekutif atas kebijakan luar negeri AS.

Namun, Presiden AS pada masanya masing-masing berturut-turut secara konsisten menentang undang-undang itu.

Undang-undang Yerusalem yang ditandatangani pada tahun 1985 adalah satu undang-undang semacam itu. UU ini mengancam akan menghentikan dana untuk Departemen Luar Negeri jika AS tidak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Namun pada saat yang sama, presiden dimungkinkan untuk menandatangani pengabaian setiap enam bulan untuk menghindari keputusan yang drastis tersebut.

Sejak 1985, setiap presiden secara teratur menandatangani pengabaian tersebut. Presiden Trump juga menandatangani pengabaian itu pada Juni 2017, sebuah langkah yang memungkinkan menantu laki-lakinya, Jared Kushner, untuk bekerja “membawa perdamaian ke Timur Tengah”.

Namun, semuanya telah berubah dalam enam bulan terakhir.

Kushner kini berada di tengah penyelidikan mengenai dugaan hubungan antara Trump dengan Rusia. Akibatnya, pengaruh Kushner di Gedung Putih telah berkurang.

Sementara itu, pengaruh Wakil Presiden Mike Pence terhadap Trump dan lingkaran dalamnya secara bertahap meningkat. Pence yang adalah seorang Zionis Kristen, telah lama menjadi suara terdepan untuk merelokasi kedutaan AS ke Yerusalem.

Dan pada hari Selasa, tujuan Pence akhirnya mendekat hasil, karena Presiden Trump dilaporkan telah menelepon Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberitahukan niatnya untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Jika Trump melewati langkah tersebut, AS akan menjadi negara pertama yang memiliki kedutaan besarnya di Yerusalem. Ini akan membalikkan dekade konsensus internasional mengenai status kota yang sangat diperebutkan itu.

Permainan Kesepakatan

Sebelum ada pengumuman, tidak bisa dipastikan bahwa Trump akan menindaklanjuti rencana itu. Ada kemungkinan Trump sekali lagi mencoba memainkan “permainan kesepakatan”.

Jika Trump menyebut “Yerusalem bersatu” sebagai ibu kota Israel, pastinya dia mengasingkan orang-orang Palestina dengan baik dan akan melemparkan usaha menantunya sendiri sebagai duta perdamaian Timur Tengah ke bawah bus.

Di sisi lain, jika dia menyebut Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel, dia akan membuat marah orang-orang Israel dan karena itu ia bisa tidak mendapatkan banyak uang darinya.

Setiap tindakan yang dapat dilakukan Trump mengenai Yerusalem, apakah memindahkan kedutaan atau hanya menyebut kota itu sebagai “ibu kota Israel”, mencerminkan kurangnya pemahaman Trump tentang konflik dan peran Yerusalem di dalamnya.

Yerusalem bukan hanya masalah Palestina, tapi juga masalah bagi Arab dan Islam. Kota bersejarah ini juga merupakan simbol penting bagi orang-orang Kristen dan orang-orang yang mencintai perdamaian dari agama mana pun di seluruh dunia.

Bahkan jika Presiden AS memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, tidak akan ada negara penting lain di dunia ini yang mengikuti jejaknya. Aliansi barat yang paling kuat, Uni Eropa, telah menyatakan dengan pasti tidak akan mendukung keputusan sepihak tersebut.

Liga Arab dan Organisasi Negara-negara Islam juga menolak langkah tersebut.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengancam untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel jika AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Terlebih lagi, Trump telah diperingatkan oleh orang-orang Palestina dan sejumlah tokoh Israel untuk tidak bermain-main dengan isu sensitif seperti Yerusalem.

Jadi dunia setuju bahwa Yerusalem tidak dapat dan tidak boleh tunduk pada “permainan kesepakatan” Presiden AS itu.

Menurut Daoud  Kuttab, wartawan Palestina pemenang penghargaan, ada jalan tengah yang bisa ditempuh Trump.

Menurutnya, administrasi Trump secara resmi dapat menerima solusi dua negara Palestina-Israel. Trump kemudian dapat mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Pernyataan semacam itu akan memungkinkan Presiden Trump memenuhi janji pemilihannya untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem sementara pada saat yang sama mendukung usaha perdamaian yang diemban menantunya. (A/RI-1/RS2)

Sumber: tulisan Daoud Kuttab di Al Jazeera. Kuttab adalah wartawan Palestina yang memenangkan sejumlah penghargaan.

Mi’raj News Agency (MINA)