Laporan PBB: Korupsi Sebab Utama Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

Jakarta, MINA – Laporan terbaru dari PBB Kantor Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyebut, konflik, iklim, dan permintaan akan tenaga kerja berupah rendah di negara-negara seperti Thailand dan Malaysia, dengan korupsi sebagai penyebab utama telah mendorong pertumbuhan perdagangan dan penyelundupan manusia di Asia Tenggara.

“Puluhan ribu orang dari Myanmar serta dari wilayah lain di Asia Tenggara dan dari luar Kawasan diselundupkan ke, melalui, dan dari Indonesia, Malaysia, serta Thailand setiap tahunnya,” kata UNODC dalam laporan Penyelundupan Migran di Asia Tenggara, yang terbait pada awal pekan lalu, diberitakan Al Jazeera, Senin (1/4).

Laporan tersebut mengidentifikasi tiga tren utama dalam penyelundupan manusia, yaitu pertama, permintaan akan pekerja yang bersedia mengambil pekerjaan berupah rendah dan terbatasnya jalur yang tersedia bagi orang untuk mengisi pekerjaan tersebut secara legal.

Kedua, adanya “populasi besar” orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional, tetapi juga memiliki sedikit cara hukum untuk mencapai keselamatan. Ketiga, prevalensi korupsi di kalangan pejabat publik.

Laporan UNDOC itu mencatat bahwa korupsi tersebut berperan sebagai “pendorong dan pendukung penyelundupan migran, serta berkontribusi terhadap impunitas bagi para pelakunya. Pejabat publik berbagi keuntungan dari penyelundupan; disuap untuk memastikan kepatuhan; dan menghalangi penyelidikan kriminal.”

UNODC melakukan survei terhadap 4.785 migran dan pengungsi di Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk laporan tersebut. Sebanyak 83 persen di antaranya mengatakan bahwa mereka diselundupkan. Sebanyak 60 migran dan pengungsi lainnya juga ikut serta dalam wawancara kualitatif mendalam, sementara 35 informan kunci diwawancarai.

Satu dari empat orang yang diselundupkan mengatakan bahwa mereka pernah mengalami korupsi dan dipaksa menyuap pejabat termasuk petugas imigrasi, polisi, dan militer.

UNODC mencatat bahwa korupsi juga mendorong perdagangan penyelundupan, karena mereka yang melakukan perjalanan merasa membutuhkan penyelundup untuk berurusan dengan otoritas negara, karena korupsi tersebut.

Banyak dari mereka yang melarikan diri dari konflik berasal dari Myanmar, termasuk sebagian besar Muslim Rohingya, ratusan ribu di antaranya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh ketika militer memulai tindakan keras brutal pada tahun 2017, yang sekarang sedang diselidiki sebagai genosida.

Laporan ini muncul di tengah meningkatnya jumlah warga Rohingya yang mempertaruhkan perjalanan laut berbahaya dari Bangladesh dan Myanmar dengan harapan mencapai keselamatan di Asia Tenggara. (T/Ai/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)