Lebanon Pulihkan Kurikulum Tentang Palestina di Sekolah-sekolah

Betlehem, 6 Ramadhan 1438/ 1 Juni 2017 (MINA) – Menteri Pendidikan Lebanon Marwan Hamada menyatakan akan memulihkan lagi adanya tmata peajaran tentang Palestina di sekolah-sekolah negara itu mulai tahun ajaran mendatang setelah dihentikan selama beberapa waktu.

Perwakilan Hamas di Lebanon Ali Baraka menyampaikan sebuah surat ucapan terima kasih kepada Hamada mengatakan, “kenyataan saat ini mengharuskan agar Palestina tetap berada dalam kurikulum sekolah, karena itu adalah isu inti bagi semua Muslim di Arab, dan memainkan peran penting dalam mempersiapkan generasi Palestina yang waspada, selanjutnya mempromosikan prinsip-prinsip nasional Palestina. ”

Perwakilan Hamas juga mengatakan kepada Ma’an News dikutip MINA, Kamis (1/6), keputusan Menteri Ppendidikan Lebanon tentu akan memperkuat hubungan timbal balik Palestina dan Lebanon.

Keputusan menteri tersebut muncul setelah sebuah artikel yang diterbitkan oleh surat kabar Libanon al-Akhbar mengkritik Kementerian Pendidikan Lebanon karena telah menghapus masalah perjuangan orang-orang Palestina dari buku-buku sejarah.

Artikel tersebut dilaporkan mengklaim bahwa “ini bukan insiden yang terisolasi, melainkan sebuah proses berkelanjutan untuk menyembunyikan upaya normalisasi dengan Israel,” menambahkan bahwa ini dapat “disimpulkan dari pandangan dan komentar sejumlah pendidik mengenai penghapusan orang-orang Palestina Penyebab dari kurikulum,” di tahun 2016-2017, atas keputusan mantan Menteri Pendidikan Elias Abu Saab.

Surat ucapan terima kasih Hamas kepada kementerian pendidikan Lebanon juga terjadi sehari setelah Hamas mengecam keras UNRWA, badan PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi Palestina, atas dugaan kekurangan di sekolah-sekolah yang dikelola UNRWA di Lebanon.

Selama tahun ajaran 2016-2017, UNRWA menyediakan layanan pendidikan dasar, persiapan, dan sekunder kepada hampir 38.000 anak pengungsi Palestina yang terdaftar di 67 sekolah di Lebanon, menurut badan PBB tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, kantor pengungsi Hamas di Lebanon meminta UNRWA untuk “segera menarik keputusan tirani terhadap pendidikan rakyat Palestina kita.”

“Terhadap pendidikan” di semua tingkat kelas, terutama mengenai kepadatan penduduk di sekolah membuat 47 anak-anak berusia 50 sampai 50 tahun di sebuah kelas, yang menciptakan masalah dan mendorong orang putus sekolah,” kata Hamas kepada Kantor tersebut menyatakan khawatir tentang dugaan keputusan yang dibuat oleh UNRWA.

Pernyataan tersebut juga menuduh bahwa UNRWA memutuskan pada Selasa (30/5) untuk mengurangi jumlah siswa yang diizinkan untuk ditahan atau mengulang nilai di sekolah Lebanon per tahun, terlepas dari seberapa pekerja keras atau tidak peduli siswa.

Seorang juru bicara UNRWA tidak dapat segera dihubungi untuk mengomentari tuduhan tersebut, atau untuk mengomentari apakah kuota tersebut mengizinkan “repeater” yang ada.

Kantor urusan pengungsi Hamas mengatakan, “meminta UNRWA untuk mengakhiri kebijakan mereka untuk mengosongkan kurikulum sekolah dari konten nasional dan historis mereka untuk kepentingan proyek Israel-Amerika di wilayah tersebut. ”

Pernyataan tersebut juga mengkritik UNRWA karena mengacu pada Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai “tanah Otoritas Palestina” yang menurut Hamas tersirat bahwa “sisa wilayah bersejarah Palestina termasuk dalam pendudukan (Israel), dan juga menuduh badan PBB” berubah Istilah geografis, “seperti memberi label Yerusalem” kota suci semua agama surgawi, “dan bukan ibukota Palestina. (T/R12/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)