Beirut, MINA – Keretakan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Lebanon dan Arab Saudi, memaksa Perdana Menteri Lebanon sekali lagi mendesak menteri informasinya untuk mundur.
Perdana Menteri Najib Mikati mengatakan, pengunduran diri Menteri Informasi George Kordahi akan menjadi “prioritas”, The New Arab melaporkan.
Keretakan itu mengancam akan mengacaukan pemerintahan baru Perdana Menteri Najib Mikati, yang dilantik kurang dari dua bulan lalu, dan bisa meningkatkan kemerosotan ekonomi Lebanon.
Mikati mengatakan, pengunduran diri menteri informasi akan membantu menyelesaikan krisis dengan Kerajaan Saudi dan sekutu Teluk Arabnya, serta menjaga “kedalaman dan hubungan baik dengan negara-negara Arab dan Teluk, terutama Arab Saudi.”
Baca Juga: Pasukan Israel Maju Lebih Jauh ke Suriah Selatan
Dia juga memiliki kata-kata keras untuk mitranya di pemerintahan—kelompok militan Hizbullah dan sekutunya—yang telah menolak seruan agar Menteri Kordahi mengundurkan diri.
Pertengkaran itu dipicu oleh pernyataan Kordahi yang disiarkan pekan lalu tentang perang di Yaman, di mana koalisi pimpinan Saudi memerangi pemberontak Houthi yang didukung Iran.
Para pejabat Libanon mengatakan bahwa pernyataan Kordahi tidak mewakili pandangan resmi pemerintah.
Riyadh telah menarik duta besarnya dari Beirut dan meminta utusan Lebanon untuk meninggalkan Kerajaan. Riyadh juga telah melarang impor dari Lebanon, merusak perdagangan luar negeri negara kecil itu dan rugi jutaan dolar di saat negara itu berjuang di tengah krisis ekonomi.
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
“Negara tidak bisa diatur dengan bahasa tantangan dan ketegaran,” kata Mikati, yang kembali ke Beirut pada Rabu malam dari konferensi iklim PBB di Glasgow, Skotlandia. “Kita harus bersatu di belakang satu kata untuk bekerja menyelamatkan negara kita.”
Kepresidenan Lebanon mengatakan pada Kamis (4/11), Mikati telah menyetujui “peta jalan” dengan Presiden Michel Aoun untuk menyelesaikan pertikaian diplomatik dengan Arab Saudi. (T/RI-1/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama