Beirut, MINA – Lebanon pada Senin (31/5) menerima laporan awal dari Prancis mengenai ledakan dahsyat di pelabuhan tahun lalu di Beirut yang menewaskan ratusan warga dan melukai ribuan orang, kata pejabat pengadilan.
Para pejabat mengatakan, laporan Prancis berguna untuk penyelidikan yang sedang berlangsung di Beirut terkait ledakan Agustus 2020, yang menghancurkan pelabuhan utama negara itu dan menyebabkan kerusakan parah di daerah sekitarnya, Nahar Net melaporkan.
Para pejabat, yang berbicara tanpa menyebut nama sesuai dengan peraturan, menolak memberikan rincian tentang laporan tersebut.
Hampir 3.000 ton amonium nitrat – bahan yang sangat eksplosif yang digunakan untuk pupuk – telah disimpan dengan tidak benar di pelabuhan selama bertahun-tahun. Ledakan dahsyat pada 4 Agustus itu menewaskan 211 orang dan melukai lebih dari 6.000 orang.
Baca Juga: Pasukan Israel Maju Lebih Jauh ke Suriah Selatan
Beberapa hari setelah ledakan, ahli polisi forensik Prancis mengambil bagian dalam penyelidikan dan pergi beberapa pekan kemudian.
Hampir 10 bulan setelah ledakan, masih belum diketahui apa yang memicu kebakaran awal di gudang, yang kemudian menyebabkan ledakan atau siapa yang bertanggung jawab menyimpan pupuk busuk di gudang pelabuhan selama bertahun-tahun.
Perdana Menteri Hassan Diab mengundurkan diri di tengah kemarahan atas ledakan itu, dan Perdana Menteri yang ditunjuk, Saad Hariri, belum dapat membentuk Kabinet baru sejak itu. Itu telah memperburuk krisis ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah membuat mata uang lokal jatuh dan membuat hampir separuh penduduk negara itu jatuh miskin.
Awal bulan ini, hakim yang menyelidiki ledakan itu, Tarek al-Bitar, meminta negara-negara dengan satelit yang ditempatkan di Lebanon, memberikan gambar yang diambil sebelum dan sesudah ledakan kepada pihak berwenang yang dapat membantu penyelidikan mereka. (T/RI-1/P2)
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama