Beirut, MINA – Pemerintah Lebanon pada Selasa (25/8) menolak seruan Israel untuk mengubah misi pasukan penjaga perdamaian PBB yang berpatroli di perbatasan Lebanon-Israel, sebelum pemungutan suara Dewan Keamanan PBB untuk memperbarui mandatnya.
Lebanon dan Israel secara teknis masih berperang. Pasukan PBB, UNIFIL, ditugaskan untuk memantau gencatan senjata antara kedua belah pihak.
Pejabat sementara Menteri Luar Negeri Lebanon Charbel Wehbe secara terpisah menerima duta besar dari lima anggota tetap Dewan Keamanan menjelang pemungutan suara hari Jumat (28/8), kata Kantor Berita Nasional Lebanon, demikian dikutip dari Nahar Net.
Wehbe menyerahkan kepada mereka sebuah memorandum yang menekankan bahwa “Lebanon terikat pada pembaruan (misi) UNIFIL, tanpa mengubah mandat atau jumlahnya.”
Baca Juga: Presiden: Iran Tidak Akan Mundur dengan Pencapaian Nuklirnya dan Tolak Ancaman AS
Kelompok kuat Hizbullah juga menolak perubahan apa pun pada sifat misi pasukan UNIFIL.
Didirikan pada tahun 1978, UNIFIL ditingkatkan setelah perang selama sebulan yang menghancurkan pada tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah.
Israel menuduh UNIFIL, yang mandat terbarunya akan berakhir pada akhir Agustus, tidak cukup aktif melawan Hizbullah.
Indonesia adalah salah satu negara yang mengirim pasukannya untuk UNIFIL
Baca Juga: Militer Yaman Tembak Pesawat Nirawak Canggih AS dengan Rudal Lokal
Sekjen PBB Antonio Guterres pada bulan Juni menyerukan peningkatan kapasitas pengawasan pasukan UNIFIL, termasuk kamera pencitraan termal, teropong berteknologi tinggi, dan drone. (T/RI-1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Mesin Perang AS Serang Yaman dengan 22 Serangan Baru