Lebanon Umumkan Pembentukan Pemerintah Baru

Beirut, MINA – Perdana Menteri Najib Mikati dan Presiden Michel Aoun menandatangani dekrit pembentukan pemerintahan baru di hadapan ketua parlemen Nabih Berri, demikian kepresidenan Lebanon dalam sebuah pernyataan. Jumat (10/9).

Lebanon telah tanpa pemerintahan selama lebih dari setahun, karena semakin terpuruknya krisis ekonomi sehingga menimbulkan krisis politik.

“Situasinya sangat sulit. Tapi bukan tidak mungkin jika kita bersatu sebagai orang Lebanon. Kita harus bergandengan tangan,” kata Mikati dalam konferensi pers, demikian Al Jazeera melaporkan.

“Kita semua akan bekerja sama, bersatu dengan harapan dan tekad,” tambahnya.

Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah

Pernyataan itu disampaikan Najib di Istana Baabda kepresidenan, setelah pertemuan dengan Presiden Aoun untuk menandatangani dekrit pembentukan pemerintah, yang dihadiri juga oleh Ketua Parlemen Nabih Berri.

Sebelum bertemu dengan presiden, Berri tiba di istana kepresidenan dan memberikan kertas kepada pers dengan daftar menteri yang sudah final.

Seperti pemerintah negara itu sebelumnya, barisan tersebut terdiri dari pendatang baru, termasuk Menteri Keuangan Yousef Khalil, pejabat senior Bank Sentral, dan Menteri Kesehatan Firas Abiad dari Rumah Sakit Universitas Rafic Hariri yang dikelola pemerintah, yang menjadi terkenal selama pandemi COVID-19.

Mikati bersumpah untuk membantu Lebanon melalui “keadaan luar biasa”, karena ekonominya terus runtuh, ia mengungkapkan keprihatinannya tentang keadaan pendidikan, dan kekurangan obat-obatan.

Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama

Ekonomi Lebanon terus berputar. Pound Lebanon telah kehilangan 90 persen nilainya dalam waktu kurang dari dua tahun, sementara kekurangan bensin, solar, dan obat-obatan melanda negara itu.

PBB baru-baru ini memperkirakan bahwa hampir tiga perempat penduduk Lebanon hidup dalam kemiskinan.

Komunitas internasional telah berulang kali mendesak Lebanon untuk mereformasi sektor ekonominya yang boros dan tidak efektif, memulai kembali negosiasi dengan Dana Moneter Internasional, dan mengadakan pemilihan umum yang dijadwalkan pada Mei 2022.

Melalui pemerintah yang sekarang terbentuk, Parlemen akan segera bersidang untuk mengeluarkan mosi percaya bagi pemerintah Mikati.

Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan

Perdana Menteri Mikati diangkat hampir dua bulan lalu pada 26 Juli, segera setelah pengunduran diri Saad Hariri  perdana menteri sebelumnya. (T/R6/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: KBRI Damaskus Evakuasi 37 WNI dari Suriah