Lebih dari 100 Kelompok HAM Ingatkan PBB Soal Definisi Antisemitisme

Pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. (Foto: PBB)

New York, MINA – Lebih dari 100 organisasi hak asasi manusia (HAM) dan hak sipil telah memperingatkan PBB terhadap penggunaan definisi antisemitisme, yang dapat dieksploitasi untuk membatasi kritik terhadap pendudukan Israel dan merusak dukungan untuk hak-hak Palestina.

Sebuah surat yang ditandatangani oleh kelompok-kelompok HAM, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, menyuarakan dukungan kuat bagi komitmen PBB untuk memerangi antisemitisme sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional dan mengangkat keprihatinan terhadap definisi kerja Aliansi Pengingat Holocaust Internasional (IHRA) tentang ideologi.

Surat itu mengatakan, mereka yang menggunakan definisi dan terminologi IHRA cenderung mengandalkan 11 contoh kontemporer antisemitisme, tujuh di antaranya merujuk pada “negara Israel,” Press TV melaporkannya.

Baca Juga:  Indonesia Jamin Keamanan WWF ke-10 dari Ancaman Radioaktif dan Nuklir

Para penandatangan mengatakan, antisemitisme “menimbulkan kerugian nyata bagi komunitas Yahudi di seluruh dunia” tetapi penggunaan kata tersebut oleh IHRA dapat “secara tidak sengaja mendorong atau mendukung kebijakan dan undang-undang yang melemahkan hak asasi manusia.”

Kelompok HAM memperingatkan, jika PBB mengadopsi definisi IHRA, pemerintah dan pengadilan dapat menyalahgunakannya untuk membungkam kritik terhadap kebijakan kabinet garis keras Israel, menciptakan “efek mengerikan pada kebebasan berekspresi.”

Surat tersebut menekankan bahwa Ken Stern, penyusun utama definisi IHRA, mengemukakan keprihatinannya sendiri tentang institusi yang mengadopsi terminologi tersebut, yang katanya telah digunakan sebagai “instrumen tumpul untuk melabeli siapa pun sebagai antisemit.”

“PBB harus memastikan bahwa upaya vitalnya untuk memerangi antisemitisme tidak secara tidak sengaja mendorong atau mendukung kebijakan dan undang-undang yang merusak hak asasi manusia, termasuk hak untuk berbicara dan berorganisasi untuk mendukung hak-hak Palestina dan untuk mengkritik kebijakan Israel,” kata surat itu.

Baca Juga:  Banjir Kembali Melanda Afghanistan, 50 Orang Tewas

Pada 2017, setelah pemerintah Inggris mengadaptasi definisi IHRA di tingkat nasional, setidaknya dua universitas di negara itu melarang kegiatan yang direncanakan untuk “Pekan Apartheid Israel”, termasuk pembicaraan di Universitas Central Lancashire tentang boikot, divestasi, dan sanksi.

Pada Februari 2020, kelompok advokasi Israel di AS berusaha mengganggu pemutaran film Palestina di Pitzer dan Pomona College, mengutip “indikator antisemitisme yang jelas berdasarkan contoh yang terdaftar oleh IHRA.” (T/RI-1/R1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)

Wartawan: Rudi Hendrik

Editor: Rana Setiawan