Lebih dari 70 NGO Inggris Serukan Penolakan terhadap RUU Anti-Boikot

London, MINA – Lebih dari 70 kelompok masyarakat sipil mengunjungi kediaman perdana menteri Inggris, di Downing Street, hari Kamis (31/8) untuk menyerahkan petisi yang ditandatangani ribuan orang yang menentang RUU Kegiatan Ekonomi Badan Publik yang dikeluarkan pemerintah.

“RUU anti-boikot, yang mencakup klausul anti-demokrasi khusus yang menghalangi badan-badan publik di Inggris untuk memberikan sanksi kepada Israel, akan memasuki tahap Komite di parlemen, setelah lolos pembahasan kedua namun menghadapi kritik luas dari lintas partai,” kata Kampanye Solidaritas Palestina (PSC) dalam pernyataannya.

“Pemerintah Skotlandia telah secara resmi mengumumkan penolakannya terhadap RUU tersebut dan tekanan semakin meningkat terhadap pemerintah Welsh untuk melakukan hal yang sama,” tambahnya.

Delegasi ke Downing Street terdiri dari Direktur PSC Ben Jamal, Direktur War on Want, Asad Rehman, Clare Baker dari Unite the Union, dan Grace Da Costa dari Quaker di Inggris. Serikat pekerja, badan amal, LSM, kelompok keagamaan, keadilan iklim, hak asasi manusia dan solidaritas menyatakan bahwa RUU tersebut akan menghambat berbagai kampanye keadilan, mengikis demokrasi lokal dan menimbulkan ancaman terhadap kebebasan berekspresi.

Baca Juga: Demonstran Pro-Palestina di Kanada Bakar Patung Netanyahu

“Respon besar-besaran terhadap petisi ini mencerminkan kekhawatiran yang meluas di seluruh kelompok masyarakat sipil progresif bahwa RUU anti-boikot merupakan serangan besar terhadap kebebasan berekspresi. Penentangan terhadap RUU ini semakin meningkat karena hal ini mengancam, tidak hanya kemampuan badan-badan publik untuk mengambil bagian dalam kampanye boikot dan divestasi untuk mendukung hak-hak Palestina, namun juga semua pihak yang mengupayakan perubahan melalui cara-cara damai dan demokratis,” kata Direktur PSC, Ben Jamal.

Sementara Grace Da Costa, anggota Quaker di Inggris, menambahkan: “Boikot dan divestasi adalah alat utama dalam kampanye kesetaraan, perdamaian, dan keberlanjutan. Pemerintah harus mencabut RUU ini untuk melindungi hak asasi manusia di Inggris dan di seluruh dunia.” (T/R7/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Kapal Wisata Mesir Tenggelam di Laut Merah, 17 Penumpang Hilang