Lebih dari Seribu Anggota Parlemen Eropa Tolak Aneksasi

Brussels, MIN – Lebih dari 1.000 anggota parlemen dari 25 negara Eropa menandatangani sebuah pernyataan yang menolak aneksasi Israel atas wilayah Tepi Barat. Mereka mendukung sikap Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell bahwa aneksasi harus ditentang.

Di antara para penandatangan berasal dari Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia .

Selain itu, beberapa anggota parlemen dari negara di luar Uni Eropa antara lain para legislator dari Inggris, Norwegia, Islandia dan Swiss.

Para penandatangan itu termasuk Perdana Menteri Irlandia Utara Micheal Martin, Menteri Luar Negeri Bayangan Inggris Lisa Nandy, serta 13 pemimpin partai dan dua pembicara utama parlemen.

Mayoritas anggota parlemen negara-negara Eropa itu mengungkapkan “keprihatinan serius” tentang rencana perdamaian administrasi Trump untuk Israel dan Palestina dan rencana pencaplokan Israel atas wilayah Tepi Barat.

Presiden Donald Trump meluncurkan rencana itu pada Januari lalu, yang menyerukan aneksasi Israel hingga 30 persen dari Tepi Barat, termasuk permukiman Yahudi di sana, bersamaan dengan pendirian negara Palestina.

Sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyambut rencana Trump itu dengan menyatakan niat untuk mulai mengejar aneksasi setidaknya beberapa wilayah Tepi Barat mulai 1 Juli mendatang.

“Kami sangat khawatir tentang rencana yang akan ditetapkan. Tentu saja akan berpengaruh untuk hubungan internasional pada umumnya,” tulis pernyataan sikap anggota-anggota parlemen itu, seperti diberitakan media Israel, Haaretz, Rabu (24/6).

“Selama beberapa dekade, Eropa telah mempromosikan solusi yang adil untuk konflik Israel-Palestina dalam bentuk solusi dua negara, sejalan dengan hukum internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan,” imbuh pernyataan itu.

Seorang anggota parlemen Eropa yang enggan disebutkan namanya mengatakan, rencana Presiden Trump berangkat dari parameter dan prinsip yang tidak disepakati secara internasional.

“Ini jelas mempromosikan kontrol permanen Israel atas wilayah Palestina, memandang Palestina tanpa kedaulatan dan memberikan lampu hijau kepada Israel untuk secara sepihak mencaplok bagian-bagian penting Tepi Barat,” ujarnya.

Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas berada di Israel dalam sebuah kunjungan di mana tujuan utama adalah meminta aneksasi ditunda.

Dalam perundingannya, Netanyahu mengatakan kepada Maas bahwa setiap rencana realistis harus diakui realistis. Menurut Netanyahu, permukiman Israel adalah sebuah kewajiban, dan orang-orang tidak perlu berpikiran rakyat Palestina diusir dari rumah mereka.

Sementara itu, Maas memperingatkan Netanyahu, meskipun Jerman tidak mendukung sanksi terhadap Israel jika tetap melakukan rencana pencaplokannya, namun, negara-negara lain mendesak Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi. (T/R2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)