Jakarta, MINA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bakal menghapus sejumlah lembaga negara yang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian Indonesia.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 dan RKP 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).
Jokowi menegaskan, penghapusan lembaga ini masuk ke dalam agenda besar pemerintah yaitu reformasi struktural dan birokrasi.
“Ini akan segera kita mulai, lembaga yang tidak efisien, minim dan tidak memberikan kontribusi, tidak usah ya, tutup, hapus, banyak-banyakin biaya. Daerah juga gitu, sama,” kata Jokowi.
Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi
Menurut Jokowi, semakin rampingnya organisasi maka sistem birokrasi nasional pun semakin cepat meningkat dalam merealisasikan ekonomi RI menjadi terbesar kelima di 2045.
Jokowi mengingatkan kepada seluruh pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah agar tidak terjebak dengan rutinitas atau tradisi birokrasi lama, yang justru tidak bisa membuat perekonomian nasional menjadi lebih baik.
“Hati-hati, jangan terjebak rutinitas, jangan terjebak pola lama, tradisi lama jangan diteruskan, stop kita harus berhenti,” katanya.
Selain berbicara soal rencana penghapusan lembaga tak berkontribusi terhadap perekonomian, Jokowi juga merasa gerah dengan sistem perizinan di Indonesia yang ruwet.
Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah
“Saya itu tiap hari, lima tahun yang lalu, empat tahun yang lalu, berbondong-bondong investor datang, berbondong-bondong betul, ingin investasi, tapi yang netas, saya katakan, sangat kecil sekali,” katanya.
“Orangnya dateng, dateng, dateng, ingin, ingin, ingin, tapi tidak netas. Karena kita tidak bisa mengeksekusi dan merealisasikannya,” katanya. (L/R06/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon