Lembaga Penyiaran Didorong Narasikan Pemilu Damai

Jakarta, MINA – Lembaga penyiaran didorong untuk menciptakan narasi Pemilu Damai 2024 dan membuat komitmen menyiarkannya menjelang peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) dan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2023.

“TV (penyiaran) itu perannya menyejukkan, menciptakan Pemilu Damai. Jadi saya berharap di puncak Harsiarnas ada deklarasi komitmen media penyiaran yang bertekad menghadirkan narasi Pemilu Damai 2024,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, saat menerima jajaran Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (8/8).

Menkominfo Budi Ari menegaskan, keterlibatan lembaga penyiaran memiliki arti penting dalam menciptakan Pemilu Damai 2024.

Bahkan, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri langsung Peringatan Harsiarnas 2023 untuk menegaskan peran Kementerian dan Lembaga.

“Presiden juga akan menyampaikan agenda mengenai peran lembaga penyiaran untuk mendukung Pemilu Damai 2024,” imbuhnya.

Ketua KPI Pusat Ubaidillah menjelaskan rangkaian Peringatan Harsiarnas 2023 akan dimeriahkan dengan Dialog Interaktif “Penyiaran Merawat Perbatasan”.

Selain itu, pada hari puncak peringatan juga akan disampaikan hasil Survei Indeks Kualitas Siaran TV (IKPSTV) yang dilakukan oleh KPI setiap tahun.

“Dialog akan berlangsung dari pinggir pantai, langsung berhadapan dengan perbatasan Malaysia,” jelas Ubaidillah.

Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan dan Penanggung Jawab Program IKPSTV 2023, Amin Shabana, menambahkan, pengukuran indeks kualitas tersebut dilakukan bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.

“KPI tiap tahun melakukan pengukuran Indeks Kualitas Program Siaran TV. Kami harap Presiden juga mau menyampaikan hasilnya nanti di acara puncak,” jelasnya.

Namun, sejak pertama kali digelar, IKPSTV menunjukkan masih buruknya kualitas program sinetron dan infotainment di penyiaran Indonesia.

“Berbeda dengan survei Nielsen, pengukuran itu menekankan pada sisi kualitas. Selama sembilan tahun pelaksanaan, yang masih buruk adalah kategori program sinetron dan infotainment,” tutur Amin.

Dalam pertemuan itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto; dan Direktur Penyiaran Ditjen PPI, Geryantika Kurnia, Wakil Ketua KPI yang juga merangkap sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, M. Reza; Koordinator Bidang Kelembagaan, I Made Sunarsa; Anggota Bidang Kelembagaan, Evri Rizqi Monarshi, dan Mimah Susanti, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Hasan. (R/R4/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)