Les Hijabeuses Tolak Larangan Berjilbab dalam Olahraga bagi Perempuan Islam

Paris, MINA – Les Hijabeuses, kelompok pesepakbola wanita muda berhijab berbasis di Paris mengkampanyekan gerakan menolak larangan berjilbab bagi perempuan Islam.

“Ini hampir berarti akhir dari sepak bola bagi saya,” Diakité, salah satu anggota Les Hijabeuses. Seperti dilaporkan CNN, Selasa (1/2).

Kelompoknya melawan apa yang mereka gambarkan sebagai pengucilan wanita Muslim dari gelanggan olahraga.

Pada Januari, senat Prancis memberikan suara 160 banding 143 untuk melarang pemakaian jilbab dan “simbol agama nyata” lainnya dalam kompetisi olahraga menyusul amandemen yang diusulkan dari Les Républicains.

Les Républicains, partai sayap kanan berpendapat, jilbab dapat membahayakan keselamatan atlet yang memakainya.

Senator Les Républicains Jaqueline Eustache-Brinio mengatakan, “Kita harus memiliki keberanian, sedapat mungkin untuk melakukannya, untuk menjaga persatuan dan kohesi Republik,” katanya kepada RMC, mitra radio afiliasi CNN BFMTV.

Diperkirakan sebanyak 5.000.000 orang merupakan populasi Muslim Prancis, yang terbesar di Eropa.

Les Hijabeuses mengatakan, “Olahraga dan sekolah adalah dua tempat yang harus kita lestarikan. Olahraga adalah tempat di mana kaya atau miskin, hitam atau putih, ateis atau beriman, dapat berlatih bersama dan berbagi waktu”.

“Hal yang ingin kami lakukan adalah menerapkan pasal piagam Olimpiade yang ada, tetapi tidak ada yang mau mendengarnya. Pasal 50 menetapkan bahwa dalam olahraga, itu bukan unsur politik atau agama. Saya pikir itu dalam olahraga dan kompetisi, harus menjaga netralitas sampai akhir,” lanjut pernyataan.

Banyak atlet telah berkompetisi dalam jilbab di Olimpiade, dan berbagai desain jilbab telah dikembangkan untuk memungkinkan wanita Muslim bersaing dengan aman dengan penutup kepala.

Federasi Sepak Bola Prancis telah melarang perempuan mengenakan jilbab dalam pertandingan dan kompetisi resmi.

Rancangan Undang-Undang pelarangan jilbab dalam kompetisi olahraga sekarang sedang direvisi oleh Majelis Nasional, yang diharapkan memiliki keputusan akhir. (T/RS2/R1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)