Tripoli, MINA – Pemerintah Libya dan Qatar pada Kamis (23/7) bersepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral. Kesepakatan itu disampaikan oleh kantor komunikasi perdana menteri Libya.
Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj dan Menteri Luar Negeri Qatar Muhammad bin Abdurrahman al-Thani bertemu di Istanbul membahas perkembangan terbaru di Libya dan solusi politik untuk krisis Libya.
Mereka menekankan, bahwa solusi tersebut harus sejalan dengan Perjanjian Suheyrat, resolusi PBB dan konferensi Berlin, demikian Anadolu Agency melaporkan, Jumat (24/7).
Kesepakatan Suheyrat ditandatangani di Maroko pada 2015 untuk memungkinkan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB mengelola proses transisi di Libya.
Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza
Sementara itu, konferensi Berlin pada Januari memulai proses politik untuk gencatan senjata permanen di Libya dan mendukung proses politik yang difasilitasi PBB.
Libya telah menghadapi gejolak akibat perang saudara sejak agresi Amerika Serikat yang menyebabkan kematian pemimpin negara itu Muammar Khaddafi pada 2011.
Di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, pemerintah baru Libya didirikan pada 2015, tetapi upaya untuk penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan panglima perang Khalifa Haftar.
PBB mengakui pemerintah Libya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj sebagai otoritas sah negara itu.
Baca Juga: Netanyahu Akan Tetap Serang Lebanon Meski Ada Gencatan Senjata
Turki terus mendukung pemerintah yang diakui secara internasional itu, sementara Haftar didukung oleh Rusia, Prancis, Mesir dan Uni Emirat Arab. (T/R4/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Agresi Israel Hantam Pusat Ibu Kota Lebanon