LIGA ARAB DUKUNG MASALAH KEMERDEKAAN PALESTINA DIAJUKAN PADA DK PBB

www.vocfm.co.za

Riyadh, 7 Shafar 1436/30 November 2014 (MINA) – Liga Arab mendukung rencana Presiden Palestina, Mahmud Abbas mencari MASALAdukungan PBB dan menentukan jadwal untuk menyatakan sebuah negara merdeka, serta menolak mengakui Israel sebagai negara Yahudi.

Hal ini dinyatakan pertemuan luar biasa para menteri luar negeri Arab, yang juga dihadiri Abbas. Ahram melaporkan seperti dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Ahad.

Sebuah pernyataan di akhir pertemuan mengatakan, para menteri menyetujui rencana yang mencakup mengirimkan usulan Arab kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri pendudukan Israel di tanah Palestina.

Dua puluh dua negara anggota Liga Arab itu  juga mengatakan, mereka mendukung rencana Abbas tersebut.

Baca Juga: Tahun Ajaran Baru, Lebih dari 100.000 Siswa Mendaftar Sekolah Gaza

Mereka juga mendukung rencana Palestina mendapatkan keanggotaan dalam badan-badan PBB dan pengadilan Internasional.

Dengan pembicaraan damai yang terhenti, Palestina memperingatkan, mereka akan maju dengan rencana menyerahkan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB menuntut diakhirinya pendudukan Israel.

Sebagai bagian dari ofensif diplomatik, Palestina juga bertekad untuk bergabung dengan Mahkamah Kriminil Internasional, sehingga bisa menuntut para pejabat Israel atas tuduhan kejahatan perang.

Para menteri luar negeri Arab juga mengumumkan, Sabtu (30/11), mereka menolak mengenali Israel sebagai negara Yahudi.

Baca Juga: Penjajah Israel akan Batasi Akses Masuk ke Masjidil Aqsa Selama Ramadhan

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah menuntut Abbas, karena sebelumnya  Organisasi Pembebasan Palestina mengakui Israel dalam kesepakatan pada 1993 dan menegaskan Israel sebagai negara Yahudi.

Pemerintah Netanyahu sedang berjuang di Knesset/Parlemen untuk meloloskan rancangan undang-undang kontroversial, mengabadikan status hukum Israel sebagai negara Yahudi.

Identitas Israel sudah terkandung dalam deklarasi kemerdekaan 1948, menurut Lembaga Demokrasi Israel, sedangkan  RUU itu  tidak menekankan komitmen terhadap kesetaraan semua warga negaranya, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak azasi manusia.

Di lain fihak Netanyahu menegaskan, RUU itu akan menyeimbangkan karakteristik Yahudi dan demokrasi Israel.

Baca Juga: Pejabat Hamas: Yahudisasi Israel di Yerusalem akan Gagal  

Parlemen negara itu, Knesset, merencanakan akan mengadakan pemungutan suara tentang RUU tersebut pekan depan. (T/P006/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Hamas Tegaskan Negosiasi Satu-satunya Jalan untuk Bebaskan Sandera Israel