LIPI: Indonesia Bisa Jadi Fasilitator Perdamaian Konflik Qatar dan Timur Tengah

Jakarta, 24 Ramadhan 1438/19 Juni 2017 (MINA) – Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memberikan masukan kebijakan bagi sikap pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik Qatar dan Timur Tengah.

Hasil kajian penelitian tersebut mengungkapkan, Indonesia bisa menawarkan diri sebagai fasilitator perdamaian konflik Qatar, bukan mediator. Karena Indonesia belum memiliki diplomatic preassure yang kuat terhadap negara-negara yang bersitegang, sehingga peran mediator kurang efektif.

“Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi kuat sebagai fasilitator yang menyediakan tempat dialog perdamaian antara Qatar dan negara-negara yang bersitegang,” ujar Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Nostalgiawan Wahyudhi pada acara media briefing, di Jakarta, Senin (19/6).

Nostalgiawan mengatakan, pemerintah Indonesia hendaknya tidak mengambil sikap politik luar negeri yang terlalu hitam-putih, tidak berpihak kepada salah satu kubu, serta mendorong upaya untuk merajut kembali kawat diplomatik yang terputus antara Qatar dengan negara sekitarnya.

Dalam hal ini, menurut dia, negara super power, atau organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki potensi kuat menjadi mediator yang efektif dalam ketegangan politik tersebut.

“Diharapkan negara-negara tersebut lebih netral dalam menyikapi ketegangan politik di Timur Tengah,” katanya.

Menurut hasil kajian LIPI, konflik Qatar menunjukkan, akar permasalahannya dimulai ketika naiknya Syeikh Hamad bin Khalifa Al Thani sebagai Emir Qatar pada 1995 setelah mengkudeta kekuasaan ayahnya, Syeikh Khalifa Bin Hamad Al Thani.

Saat itu, Arab saudi melakukan intervensi politik untuk mempertahankan Syeikh Khalifa. Sikap Saudi ini didukunh oleh mayoritas negara-negara Arab. Meskipun tidak mendapatkan pengakuan diplomatik di awal kekuasaannya, Syeikh Hamad tetap melakukan manuver politik ekonomi sebagai Emir Qatar.(L/R04/RS1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)