LIVNI SIAP DIPECAT KARENA TOLAK RUU NEGARA YAHUDI

Menteri Kehakiman Tzipi Livni (Potho: AFP)

West Bank, 2 Safar 1436/25 November 2014 (MINA) – Menteri Kehakiman Tzipi Livni siap untuk dipecat karena telah menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Negara Yahudi yang kontroversial yang diajukan oleh PM Benyamin Netanyahu.

“Saya tidak akan mengulurkan tangan (menyetujui) RUU ini dan saya tidak akan memberikan suara untuk itu,” kata Livni kepada Channel 2 News Ahad.

Netanyahu mengatakan pihaknya akan mengabaikan mereka yang bersebrangan, karena dianggap mengganggu keputusan pemerintah di mana mereka berasal. Hingga detik ini belum ada kejelasan keputusan bagi siapa yang memilih melawan koalisi mendapat resiko dipecat.

Kabinet Israel, Palestina News Network (PNN) yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan pada Ahad, para menteri memilih dan menyetujui RUU Bangsa Yahudi yang kontroversial yang diajukan oleh PM Netanyahu. Setidaknya RUU telah ditentang oleh 7 dan disetujui 15 menteri.

Livni, Atid Ya’ir Lapid, Menteri Keuangan, dari partai Yesh Atid mengatakan, langkah ini disengaja oleh Netanyahu untuk menyelesaikan koalisi dan merebut posisi menjelang pemilu sedini mungkin.

“RUU yang diajukan saat ini menempatkan negara Yahudi sebelum demokrasi,” kata Lapid saat berpidato di Tel Aviv University. “Baik saya, maupun partai Yesh Atid, akan memilih hukum.”

Menurut Netanyahu, negara Yahudi akan memiliki “hak nasional” seperti bendera, lagu kebangsaan, dan hak untuk berimigrasi, bagi orang Yahudi saja.

Sekitar 50% dari orang yang tinggal di Israel adalah sekuler. Alasan yang mendukung RUU untuk mengizinkan para rabi mengkonversi agama Yahudi ke Israel bulan lalu, selain itu juga mengurangi imigrasi masuk.

Faksi koalisi menekankan pada Ahad malam bahwa diskusi mengenai kompromi belum membawa hasil apapun. Para pejabat Likud mengatakan, mereka akan serius mempertimbangkan dan mendorong agar semua menteri setuju termasuk Yesh Atid dan Hatnuah. Mereka tidak menutup kemungkinan menunda jadwal pemungutan suara pada Rabu besok.

“Kami tidak ingin mem-blow-up koalisi, mereka hanya belum siap untuk bernegosiasi dengan kami,” kata seorang pejabat Likud.

Sementara itu, kepala oposisi MK Isaac Herzog mengkritik Netanyahu untuk menyetujui RUU pada saat ketegangan antara Yahudi dan Palestina di Tepi Barat dan Jerusalem Timur telah memicu bentrokan.

“Hanya seorang perdana menteri yang kurang percaya diri yang tidak memiliki visi dan tidak ada rencana, membutuhkan undang-undang yang jelas tidak akan meningkatkan kehidupan warganya,” tegasnya.

Sementara itu pula, Jendral Yehuda Weinstein mempringatkan tentang efek yang berpotensi merusak RUU.

“Beberapa aspek tertentu dari Proposal dalam RUU substansinya akan mengubah prinsip hukum konstitusi yang disandarkan kepada Proklamasi Kemerdekaan dan Hukum Dasar Knesset,” katanya pada Ahad.

Menteri Ekonomi, Naftali Bennett, yang memilih untuk setuju dengan RUU, mengatakan proposal akan menyelamatkan selatan Tel Aviv dari “penyusup,” terminologi yang mengacu pada banyak pencari suaka Afrika yang tinggal di sana.

Anggota palermen Israel dari Partai Ultra Nasionalis Rumah Yahudi juga mendukung RUU ini mengatakan, mereka yang menentang dan mengatakan bahwa hukum ini berbahaya. “Merekalah yang berbahaya terhadap masa depan Israel,” tegasnya. (T/P004/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)