LPPOM Tegaskan Sertifikasi Halal Bagi Retailer

Jakarta, MINA — Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) kembali menegaskan pentingnya sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya retailer.

Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati mengatakan, masih sering terjadi salah kaprah soal anggapan bahwa ketika retailer memiliki sertifikat halal, semua produk yang dijual otomatis dianggap halal.

Padahal, lanjut Muti, sertifikasi halal pada retailer lebih mengacu pada kepatuhan terhadap proses bisnisnya yang memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang mendukung penanganan produk halal dengan benar

“Kewajiban sertifikasi halal bagi retailer bukan berarti seluruh produk di dalamnya harus halal. Namun, retailer harus memiliki prosedur yang jelas dalam menangani produk halal dan non-halal secara terpisah agar tidak terjadi kontaminasi,” ujar Muti pada temu media di Jakarta, Kamis (3/10).

Muti juga menyatakkan perlunya meluruskan pandangan yang keliru di masyarakat dan di kalangan pelaku usaha retail mengenai pentingnya sertifikasi halal. Sertifikasi ini menjadi wujud nyata komitmen pelaku usaha dalam mendukung ekosistem halal di Indonesia yang semakin berkembang.

Dia menguraikan peran penting yang dimainkan oleh retailer dalam rantai pasokan produk halal. Sertifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses yang melibatkan produk makanan dan minuman, mulai dari produksi hingga distribusi kepada konsumen, mematuhi standar kehalalan.

Hal ini sejalan dengan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang telah diberlakukan. Masa tenggang sertifikasi halal untuk empat jenis produk yang meliputi makanan dan minuman sebagai end product, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, serta jasa dan produk sembelihan akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Selain itu, seluruh jasa yang berkaitan dengan proses makanan dan minuman, termasuk maklon, logistik, hingga retailer, juga diwajibkan untuk memenuhi sertifikasi halal. Hal ini menjadi salah satu sorotan utama dalam upaya para pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar kehalalan.

Mengingat besarnya skala industri dan semakin meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk halal, Muti berharap agar para pelaku usaha tidak menunggu sampai batas waktu yang ditentukan.

“Jangan sampai pelaku usaha menunda hingga batas waktu habis, karena proses sertifikasi membutuhkan waktu. Bagi pelaku usaha yang gagal memenuhi persyaratan ini, sanksi akan diberlakukan sesuai dengan UU JPH,” pungkasnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)