Maariv: Israel Takut Akan Terjadinya Pengakuan AS Terhadap Negara Palestina

Yerusalem, MINA – Pendudukan Israel takut akan terjadinya pengakuan Amerika Serikat (AS) atas negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Surat Kabar Israel Maariv melaporkan.

“Sumber-sumber politik di Israel menyatakan keprihatinan mereka mengenai aktivitas intens pemerintah Amerika untuk mempromosikan gagasan pendirian negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza di bawah pemerintahan bersatu berdasarkan apa yang dikenal sebagai otoritas Palestina yang diperbarui,” menurut laporan Maariv pada Jumat (9/2), dikutip Anadolu Agency.

“Menurut para pejabat Amerika, Departemen Luar Negeri sedang mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari inisiatif politik yang komprehensif,” katanya.

Maariv menggambarkan langkah tersebut, jika memang benar terjadi, sebagai sebuah “tsunami politik”.

Sampai hari ini, pemerintahan Amerika secara berturut-turut menolak mengakui negara Palestina, dan mengaitkannya dengan pencapaian kesepakatan antara Palestina dan Israel.

Washington juga menentang Palestina memperoleh status  keanggotaan penuh di PBB dengan menggagalkan permintaan keanggotaan Palestina melalui Dewan Keamanan, yang terakhir pada tahun 2011.

Namun Israel mulai menyadari bahwa pemerintahan Biden secara serius mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina bahkan tanpa persetujuan Israel, menurut surat kabar tersebut.

“Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken baru-baru ini memerintahkan staf kantornya untuk mempersiapkan pekerjaan terorganisir untuk kemungkinan pengakuan sepihak Amerika atau internasional atas negara Palestina dan bukan melalui negosiasi dengan Israel atau melalui persetujuan Israel,” katanya.

“Masalah ini mengemuka dalam pembicaraan yang dilakukan Blinken dengan para pejabat Israel selama kunjungannya ke Israel dalam dua hari terakhir,” menurut laporan tersebut.

“Mengingat informasi yang diterima dari pemerintahan Amerika dan negara-negara Eropa yang juga merupakan mitra dalam langkah tersebut, para pejabat senior di Israel mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai apa yang mereka gambarkan sebagai ketertarikan pemerintahan Biden terhadap gagasan mendirikan negara Palestina dan mengakuinya secara sepihak. sebagai cara untuk memberikan tekanan pada Israel,” tambahnya.

Maariv mengutip sumber politik Israel yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan: “Gagasan mengakui negara Palestina mendapatkan momentum dan dipromosikan di lapangan.”

“Bukan suatu kebetulan bahwa serangkaian pemimpin Barat baru-baru ini mengumumkan dukungan mereka terhadap pembentukan negara Palestina, dan ini termasuk para pemimpin yang dianggap sayap kanan dan paling mendukung Israel, seperti Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni,” kata sumber politik yang dikutip Maariv.

Sumber tersebut menyebut, Amerika terus mempromosikan gagasan pembaruan Otoritas Palestina, sambil mencatat bahwa pada saat yang sama, otoritas saat ini di Ramallah sedang dalam proses reformasi

Ini konsisten dengan tuntutan AS untuk melakukan reformasi untsuk membuktikan bahwa mereka telah menjadi sebuah badan yang memenuhi definisi otoritas baru.

“Reformasi Palestina mencakup perubahan dalam pemerintahan, perubahan sifat manajemen badan keamanan, dan ada pembicaraan mengenai pemerintahan teknokratis baru,” pejabat itu menambahkan.

Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa negaranya dapat secara resmi mengakui negara Palestina setelah gencatan senjata di Jalur Gaza tanpa menunggu hasil perundingan solusi dua negara yang mungkin berlanjut selama bertahun-tahun antara Israel dan Palestina.

Pada akhir Januari, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan Washington berupaya mendirikan negara Palestina merdeka dengan jaminan keamanan bagi Israel.

Miller mengatakan Presiden Joe Biden yakin ini adalah cara terbaik untuk menjamin perdamaian dan keamanan bagi Israel, Palestina, dan kawasan secara keseluruhan.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia mengatakan kepada AS bahwa dia menentang pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari skenario pasca-perang.

Perdana menteri berjanji untuk melanjutkan kampanye militer sampai Israel mencapai kemenangan yang menentukan melawan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, sesuatu yang menurut banyak analis adalah hal yang mustahil.

Terlepas dari keputusan sementara Mahkamah Internasional, Israel terus melakukan serangan gencar di Jalur Gaza sejak 7 Oktober di mana setidaknya 27.947 warga Palestina telah terbunuh, termasuk 12.000 anak-anak dan 8.190 wanita, dan 67.459 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.(T/R5/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)