Macron dan Islamofobia

Oleh: Ali Farkhan Tsani, Redaktur Senior MINA (Mi’raj News Agency)

 

Presiden Prancis Emmanuel Macron tampaknya menolak untuk melihat kenyataan bahwa isu Islamofobia tidak akan membantu mengatasi radikalisasi.

Bahkan ujaran yang menghujat umat Islam, serta pembelaannya terhadap pelecehan Nabi Umat Islam melalui kartun itu, justru memancing reaksi global yang berdampak kecaman dan boikot.

Macron rupanya sedang mengipasi api Islamofobia di negaranya sendiri. Apakah ini bagian dari ‘kampanye awal’ yang dapat menyelamatkan karier politiknya menjelang pemilu 2021? Ataukah memang, seperti dikatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mempertanyakan kesehatan mental Macron?

Krisis Macron

Pernyataan Macron terjadi pada saat Prancis menderita krisis sosial dan kegagalan kebijakan pemerintahnya.

Mengutip pandangan Ali Saad, sosiolog dan kritikus media Prancis, di Al Jazeera yang menyebutkan, sebenarnya kebijakan Macron telah banyak diprotes rakyatnya. Ini antara lain ditandai dengan pemogokan sektor publik besar-besaran dalam protes jalanan pada musim semi 2018.

Aksi rakyat yang kemudian bergulir menjadi aksi Yellow Vests Movement (gerakan rompi kuning) pada musim gugur 2018.

Gerakan akar rumput memprotes ketidakadilan ekonomi pemerintah Macron, setelah sebelumnya dilakukan petisi online yang menarik hampir satu juta tanda tangan.

Masyarakat memprotes kenaikan harga bahan bakar, biaya hidup yang tinggi, dan beban yang tidak proporsional dari reformasi pajak pemerintah.

Rompi kuning, yang berdasarkan undang-undang Prancis harus dipakai semua pengemudi di dalam kendaraan mereka selama keadaan darurat, dipilih sebagai “benang pemersatu dan seruan protes,” atas kondisi darurat masyarakat.

Pergolakan ini, menurut pengamat, menurunkan peringkat Macron dari sekitar 60 persen saat dia terpilih pada Mei 2017 menjadi 23 persen pada Desember 2018.

Kemudian sepanjang 2019, terjadi demonstrasi besar-besaran menentang reformasi pensiun, kenaikan harga BBM, kekerasan polisi dan pengangguran.

Tahun demo berakhir dengan salah satu pemogokan transportasi umum terpanjang dalam sejarah Prancis, yang melumpuhkan negara itu.

Kondisi ini tentu dipandang sebagai tanda kurang baik bagi pemilihan presiden yang dijadwalkan pada April 2022. Macron tampaknya kehabisan waktu untuk menghasilkan sesuatu yang dapat membantu mengamankan pemilihannya kembali.

Ia sedang berasumsi, hubungannya dengan penyerangan terhadap Muslim akan membangkitkan para pendukung sayap kanan dan agendanya yang rasis dan anti-Muslim, serta mungkin sebagian segmen kiri.

Ambil Tindakan

Presiden Prancis Emmanuel Macron, mengambil kesempatan memberikan pernyataan kontroversi atas pembunuhan Samuel Paty (26/10/2020), guru sejarah yang mengajarkan ilmunya dengan kartun Nabi Muhammad.

Macron menyampaikan pidato khusus kepada bangsa di mana dia bersikeras bahwa Islam di seluruh dunia “sedang dalam krisis.”

Dia juga berjanji akan mengambil tindakan untuk memberantas “ekstremisme Islam” di Prancis.

Beberapa puluh tindakan ternyata memang dilakukan pemerintahnya, terhadap individu, asosiasi dan organisasi Islam yang dipandang menjalankan “proyek Islamisme radikal”.

Laporan Al Jazeera menyebutkan, sudah lebih dari 50 badan amal, termasuk Collective Against Islamophobia in France (CCIF), sebuah organisasi arus utama yang memerangi Islamofobia, menghadapi pembubaran.

Agama Kedamaian

Macron (43 th), masih tergolong muda sebagai presiden, berlatar banker dan ekonom, berhaluan sosialis-liberal, masih ‘gagal paham’ terhadap Islam yang sesungguhnya mengajarkan kedamaian dan persaudaraan.

Imam Besar Al-Azhar, Syaikh Ahmed El-Tayeb, seperti disebutkan Egypt Today pada Rabu (28/10/2020) telah memberikan peringatan kepada Macron, bahwa karikatur yang menghina Nabi besar umat Islam, yang diadopsi beberapa surat kabar, majalah dan kebijakan suatu pemerintah, adalah kebencian eksplisit terhadap agama Islam dan nabinya yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi dunia.

“Dunia Islam dan lembaga-lembaga keagamaannya, termasuk Al-Azhar dengan cepat mengutuk pembunuhan terhadap seorang guru bahasa Prancis di Paris. Bagaimanapun itu penghinaan terhadap Islam,” ujarnya.

Tayeb meminta komunitas internasional untuk mengeluarkan resolusi internasional terkait kriminalisasi kebencian atau diskriminasi terhadap Muslim.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya orang Muslim “berintegrasi secara positif” ke dalam masyarakat tempat mereka tinggal, dengan cara yang menjaga identitas agama dan budaya mereka dan melindungi mereka dari kelompok politik Islamis, provokasi ekstrim dan rasisme.

“Warga Muslim harus mematuhi cara-cara damai, legal dan rasional dalam menolak ujaran kebencian dan mendapatkan hak-hak mereka yang sah,” tambahnya.

Syaikh El Tayeb juga merasa “sangat terkejut” bahwa beberapa negara yang telah mempromosikan dirinya sebagai sponsor budaya, peradaban, pencerahan, pengetahuan, modernitas dan hak asasi manusia, sekarang malah mengusung seruan untuk kebencian di sisi lain.

Padahal, tidak ada bukti empiris apapun dan dari manapun yang menunjukkan bahwa agama adalah motivator utama bagi apa yang disebut dengan ekstremisme, kekerasan dan radikalisme.

Liga Muslim Dunia dan Orgaisasi Kerjasama Islam (OKI) pun sudah bersuara mengecam ucapan Islamofobia. Itu semua dapat menghasut kebencian, dan hanya melayani kepentingan politik kelompok partisan tertentu saja.

Jalan Dialog

Pada akhirnya, jalan dialog, pertemuan, merangkul semua potensi bangsa, merupakan jalan terbaik bagi sebuah pemerintahan. Bahwa semua adalah satu saudara anak bangsa, satu warga negara, bahkan satu warga dunia, yang didorong untuk sama-sama membangun bangsa, negara dan dunia yang aman.

Tak terkecuali Macron dengan Prancisnya yang mempunyai semboyan negara, “Liberte, Egalite, Fraternite.” (Kebebasan, Keadilan dan Persaudaraan). (A/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)