MAHASISWA AUSTRALIA BELAJAR ISLAM DAN BUDAYA DI INDONESIA

Fauziah Al Hakim - Senin, 9 November 2015 - 22:24 WIB

Senin, 9 November 2015 - 22:24 WIB

522 Views ㅤ

Bandt

Jakarta, 27 Muharram 1437/9 November 2015 (MINA) – Sebanhyak 10 Mahasiswa University of Western Sidney (UWS) Australia mengadakan kunjungan ke UIN Jakarta dan UIN Yogyakarta untuk mempelajari Islam, Budaya dan Bahasa Indonesia.

Selain kunjungan akademik para mahasiswa melakukan perjalanan wisata ke beberapa tempat bersejarah seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Candi Borobudur. Acara itu dirangkai dalam Asia bound 2015, demikian laman resmi UIN Jakarta yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan.

Salah satu agenda dalam kunjungan akademik adalah workshop “Introduction to Indonesia Islam” bertempat, Syahida Inn UIN Jakarta, Senin(09/11).

Hadir sebagai pembicara Bahtiar Effendy dengan pemaparannya “Introduction to Indonesia Islam and Politics and Society”, Nadratuzzaman dengan materi “Financial and Social Institution” dan Arskal Salim dengan materi “Introduction to Islamic Law and Society”.

Bahtiar dalam pemaparannya menjelaskan tentang relasi Agama dan Negara di Indonesia, Ia menceritakan bagaimana Negara Indonesia dibentuk, pertentangan antara kaum Islam yang di komandoi oleh KH Isa Anshori, Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim dan Muhammad Natsir dengan kaum Nasionalis seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Soepomo seorang muslim yang berideologi Pancasila.

“Seiring putaran waktu, simpatisan partai Islam cenderung menurun, hal ini disebabkan minimnya figur-figur kharismatik yang muncul sebagai calon pemimpin,” ujarnya.

Pembicara lainnya, Arskal Salim menjelaskan, tidak ada catatan komprehensif mengenai cara penerapan syariah Islam di Indonesia dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Karena dari awal berdirinya Indonesia sistem yang digunakan adalah berbasis Pancasila.

Arskal menambahkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak hanya setuju untuk menghapus tujuh kata yang di dalamnya ada syariat Islam. Namun, juga mengeliminasi hak-hak istimewa bagi umat muslim. Seperti presiden harus beragama Islam, Islam bukan satu-satunya agama yang diakui oleh pemerintah. (T/P006/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)