Mahkamah ICJ Akan Putuskan Genosida Myanmar 23 Januari

Den Haag, MINA – Mahkamah Internasional (ICJ), pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersidang di Den Haag, dijadwalkan untuk memberikan keputusannya mengenai kasus genosida terhadap Myanmar, pada 23 Januari mendatang.

Kementerian Kehakiman Gambia mengkonfirmasi masalah ini dalam tweet pada hari Senin (13/1). The Independent melaporkan.

Gambia mengajukan kasus tersebut ke ICJ pada 11 November dengan tuduhan Myanmar melakukan genosida dalam kampanyenya melawan minoritas Muslim Rohingya.

Gambia, yang mengajukan kasus atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI), meminta ICJ untuk segera memerintahkan langkah-langkah “segera menghentikan tindakan genosida Myanmar”.

Dalam kasus Konvensi Genosida pertamanya, ICJ memberlakukan tindakan sementara terhadap Serbia pada tahun 1993 dan akhirnya memutuskan bahwa Serbia telah melanggar tugasnya untuk mencegah dan menghukum genosida di Bosnia-Herzegovina, menurut Human Rights Watch (HRW).

Militer Myanmar melancarkan kampanye brutalnya terhadap Rohingya pada Agustus 2017 dengan dalih tanggapan kontra-pemberontakan.

Diperkirakan 745.000 Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh sejak saat itu, menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

Rohingya dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Myanmar melakukan kampanye “pembersihan etnis” yang meliputi pemerkosaan massal, pembunuhan dan pembakaran rumah.

Namun sejauh ini Myanmar membantah tuduhan itu.

Myanmar sendiri telah menolak kewarganegaraan warga Rohingya, meskipun mereka telah tinggal di negara itu selama beberapa generasi dan memaksa banyak orang Rohingya untuk tinggal di kamp-kamp kumuh dalam kondisi seperti apartheid.

Di pengungsian Bangladesh saat ini, menampung lebih dari 1,1 juta warga Rohingya.

Kepala misi pencarian fakta PBB di Myanmar bulan lalu memperingatkan bahwa “ada risiko serius genosida berulang”.

Misi itu juga mengatakan dalam laporan terakhirnya pada bulan September bahwa Myanmar harus bertanggung jawab dalam forum hukum internasional atas dugaan genosida terhadap Rohingya. (T/RS2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)