Mahmoud Abbas Pecat Lebih 6.000 Karyawan di Jalur Gaza

Karyawan di Jalur Gaza mengantri untuk mengambil gaji. (Foto: PLFP)

Ramallah, 11 Syawwal 1438/5 Juli 2017 (MINA) – Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas memecat lebih dari 6.000 karyawannya di Jalur Gaza pada hari Selasa (4/7/2017).

Langkah itu merupakan tindakan hukuman terakhir yang dirancang untuk menekan Hamas yang berkuasa di wilayah terblokade tersebut.

Juru bicara pemerintah PA Yousef Al-Mahmoud mengatakan, sebanyak 6.147 karyawan yang bekerja di bidang kesehatan, pendidikan, dan sektor publik lainnya, dipensiunkan dini.

“Keputusan pemerintah, yang sebelumnya dan yang akan datang terkait dengan Jalur Gaza bersifat sementara dan terkait dengan Hamas, otoritas de facto di Gaza, langkah diambil untuk mengakhiri perpecahan antara Tepi Barat dan Gaza,” kata Mahmoud.

PA memiliki sekitar 50.000 karyawan di Gaza yang masih menerima gaji meski belum pernah bekerja sejak 2007, ketika Hamas menggulingkan Fatah dari wilayah tersebut dan membagi wilayah Palestina menjadi dua entitas yang terpisah.

PA terus membayar karyawannya di Gaza untuk memastikan kesetiaan mereka, tapi juga akhirnya menyuntikkan uang ke ekonomi yang dikelola oleh Hamas.

Sejak April, PA telah melakukan serangkaian tindakan hukuman yang ditujukan untuk memaksa Hamas, termasuk memangkas gaji pegawai negeri sipil, memotong listrik untuk penduduk, dan membatasi layanan medis dan dananya.

The Time of Israel melaporkan bahwa Hamas menanggapi dengan marah kebijakan itu dan menyebutnya “tidak bermoral, tidak manusiawi” dan tidak ada hubungannya dengan Hamas.

Juru bicara Hamas, Hazem Qasem, mengatakan bahwa PA menghukum kelompoknya menyusul terjadinya kesepakatan baru-baru ini antara Mesir dan Abbas Mohammed Dahlan, sehingga memungkinkan masuknya bahan bakar ke Jalur Gaza.

Dahlan adalah saingan utama Abbas yang saat ini diasingkan di Uni Emirat Arab.

Dahlan dilaporkan memiliki kunci dalam memfasilitasi kesepakatan antara Mesir dan Hamas untuk meringankan krisis listrik. (T/RI-1/B05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)