London, MINA – Majlis Tinggi Inggris (House of Lords) yang beranggotakan perwakilan para bangsawan, menyerukan kepada Pemerintah Inggris untuk membatasi akses ekonomi Israel ke pasar Inggris, jika rencana untuk mencaplok wilayah Tepi Barat berlanjut.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Menteri Negara James Cleverly, Ketua Majlis Tinggi Baronness Joyce Anelay menyatakan keprihatinan tentang kesepakatan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Ketua Kahol Lavan Benny Gantz untuk menerapkan kedaulatan Israel ke Tepi Barat.
Anelay menyatakan, aneksasi wilayah pendudukan merupakan pelanggaran hukum internasional. Haaretz melaporkan, Rabu (13/5).
“Jika pencaplokan diterapkan, ia bertanya apakah akan ada konsekuensi bagi Israel dalam perdagangannya dengan Inggris,” lanjutnya.
Baca Juga: Sejumlah Jenazah di Makam Sementara Dekat RS Indonesia Hilang
Dia merujuk pada laporan Komite Hubungan Internasional 2017, yang menyebutkan, solusi dua negara dapat memenuhi kebutuhan keamanan Israel dan aspirasi Palestina untuk mencapai perdamaian abadi.
Ia menambahkan, pemerintah AS harus secara langsung mengungkapkan pendapat ini, “terlepas dari pandangan pemerintah AS.”
Ini berlanjut, “Dengan tidak adanya kepemimpinan AS, sudah saatnya bagi Eropa untuk memainkan peran yang lebih aktif.”
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Inggris itu harus mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina sebagai langkah untuk menunjukkan komitmennya terhadap solusi dua negara.
Baca Juga: Roket Hezbollah Hujani Tel Aviv, Warga Penjajah Panik Berlarian
Inggris adalah negara demokrasi kerajaan. Terdapat dua majlis perwakilan, yakni Majlis Tinggi yang beranggotakan wakil-wakil bangsawan dan Majlis Rendah yang beranggotakan peraih-peraih kursi dalam pemilihan umum yang diikuti partai-partai politik. (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Sebanyak 1.000 Dokter dan Perawat Gugur akibat Agresi Israel di Gaza
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur