Malaysia Akan Dorong Para Menlu ASEAN Bertindak Lebih Keras Terhadap Myanmar

Phnom Penh, MINA – Malaysia akan mendorong para menteri luar negeri ASEAN untuk melakukan tindakan lebih keras terhadap Myanmar, ketika para menlu blok regional itu bertemu pekan ini mulai Rabu (3/7) di Pnom Penh. Arab News melaporkan, Senin (1/8).

Sepuluh negara ASEAN yang sejauh ini telah melakukan upaya diplomatik untuk memulihkan perdamaian, pekan lalu mengutuk eksekusi empat tahanan oleh junta Myanmar nenerapa hari yang lalu.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari tahun lalu dan jumlah korban tewas oleh tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat telah melewati 2.100 orang, menurut kelompok pemantau lokal.

Pertemuan para menlu di Phnom Penh mulai Rabu diperkirakan akan menyesali kurangnya kemajuan yang dilaksanakan Myanmar dalam rencana “konsensus lima poin ASEAN”, yang disepakati pada April tahun lalu.

Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki

Konsenses ASEAN menyerukan diakhirinya segera kekerasan dan dilakukannya dialog antara junta dan lawan kudeta.

Selain menyuarakan “keprihatinan mendalam” tentang perkembangan terakhir dan menyerukan untuk menahan diri, para menlu juga akan menuntut “tindakan nyata secara efektif dan sepenuhnya untuk menerapkan Konsensus Lima Poin,” menurut rancangan komunike.

Setelah lebih dari satu tahun tidak ada kemajuan dalam rencana tersebut, Malaysia akan menghadirkan kerangka kerja untuk implementasinya.

“Elemen kunci dari kerangka kerja adalah harus ada permainan akhir, hasil akhir dari konsensus lima poin,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah.

Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina 

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut eksekusi itu sebagai “kemunduran besar” bagi upaya ASEAN untuk menyelesaikan krisis.

Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat mengatakan langkah itu “memperburuk masalah Myanmar yang menjengkelkan.”

Beberapa anggota ASEAN, yang dipimpin Malaysia dan Filipina, ingin melarang rezim militer mengirim menteri ke semua pertemuan ASEAN, termasuk KTT November, sampai ada kemajuan dalam rencana lima poin tersebut.

“Orang-orang yang ditunjuk secara politik dari pemerintahan, terutama pemerintahan militer tidak diterima,” kata Asisten Menteri Luar Negeri Filipina untuk Urusan ASEAN Daniel Espiritu.

Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan

Diplomat top Myanmar, Wunna Maung Lwin, tidak diundang ke Phnom Penh nanti  dan juga dikeluarkan dari retret menteri luar negeri pada Februari lalu. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Joe Biden Marah, AS Tolak Surat Penangkapan Netanyahu