Malaysia Tegaskan Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah.(Foto: Malaysia Times)

Kuala Lumpur, MINA – membantah dan menolak akan bergabung dengan Kesepakatan Abraham yang kontroversial dan menormalkan hubungan dengan pemerintah Israel.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan pemerintah dengan tegas menolak pernyataan yang dilaporkan dibuat oleh seorang pejabat Israel selama wawancara baru-baru ini dengan Erem News pada hari Senin (18/10), mengklaim bahwa Malaysia kemungkinan akan bergabung dengan Kesepakatan Abraham.

“Malaysia mendukung komitmen teguh kami untuk mendukung perjuangan dan perjuangan mereka melawan pendudukan ilegal Israel yang berkelanjutan dan penindasan sistematis,” kata Saifuddin dalam sebuah pernyataan resmi, Rabu (20/10).

Selama beberapa dekade, lanjut dia, rakyat Palestina telah menderita kebijakan diskriminatif, penolakan hak asasi manusia, pemberlakuan kondisi hidup yang keras, serta penyitaan tanah dan properti mereka.

“Ini dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan oleh Israel, kekuatan pendudukan; terhadap Palestina sama saja dengan kejahatan apartheid dan jelas tidak konsisten dengan upaya perdamaian dan ko-eksistensi damai di kawasan itu,” katanya.

Saifuddin menambahkan, Malaysia akan terus aktif mendukung agenda Palestina secara bilateral, serta dalam berbagai upaya regional dan internasional untuk mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan negara Palestina.

“Dukungan berkelanjutan Malaysia untuk perjuangan Palestina juga merupakan pengakuan atas aspirasi generasi baru pejuang dan aktivis Palestina. Malaysia juga akan terus memberikan dukungan politik dan moral, serta bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina secara bilateral dan melalui organisasi internasional seperti United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), serta memfasilitasi kerja organisasi masyarakat sipil Malaysia,” pungkasnya.

Pada Senin lalu, Erem News yang berbasis di Abu Dhabi melaporkan seorang menteri Israel mengatakan bahwa Qatar, Tunisia, Oman dan Malaysia kemungkinan akan bergabung dengan Kesepakatan Abraham setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden menyatakan minatnya untuk membangun Kesepakatan Abraham dengan mewujudkan Israel menormalkan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan.

Kesepakatan Abraham yang ditandatangani pada 13 Agustus tahun lalu merupakan pernyataan bersama antara Israel, AS, dan Uni Emirat Arab di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pada 13 Oktober, portal berita Turki, Daily Sabah melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed Abdulrahman Al Thani mengesampingkan perjanjian normalisasi Arab-Israel akan berkontribusi dalam menyelesaikan krisis Israel-Palestina.(R/R1/RS3)

 

Mi’raj News Agency (MINA)