MANTAN PRESIDEN AS SERUKAN BARAT AKUI HAMAS

Gaza, 10 Syawwal 1435/6 Agustus 2014 – Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menyerukan AS dan Uni Eropa untuk memberikan pengakuan resmi terhadap Hamas, bukan hanya sebagai militer tapi juga sebagai kekuatan politik.

“Hamas tidak bisa dihilangkan, ataupun diajak kerjasama untuk menghilangkan dirinya sendiri. Hanya dengan mengakui legitimasi Hamas sebagai aktor politik – yang mewakili sebagian besar rakyat Palestina – Barat bisa mulai memberikan perlakuan yang tepat bagi Hamas untuk meletakkan ‘senjatanya’,” tulis Carter dalam    sebuah tulisan untuk kebijakan luar negeri AS pada senin (4/8), sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Dalam  pernyataannya  yang disiarkan harian Israel YnetNews, mantan presiden ke-39  AS ini  mengatakan  Israel telah melakukan serangan yang disengaja terhadap warga sipil dan menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan perang.

“Tidak ada pembenaran manusiawi atau hukum mengenai cara pertahanan Israel melakukan peperangan ini. Israel menggunakan rudal, bom, artileri untuk menghancurkan sebagaian besar Gaza, termasuk ribuan rumah, sekolah dan rumah sakit,” tegasnya.

Ia melanjutkan, lebih dari 250.000 orang telah mngungsi dari rumah-rumah mereka di Gaza. Ribuan warga sipil Palestina tewas, dan banyak warga Gaza telah kehilangan akses terhadap listrik dan air sepenuhnya.  “Ini adalah bencana kemanusiaan,” tulis mantan presiden AS periode 1977-1981 tersebut.

“Namun, tiga warga sipil Israel tewas oleh roket Palestina, sementara mayoritas dari 1600 warga Palestina yang tewas adalah warga sipil termasuk lebih dari 330 anak-anak. Pengadilan international sangat dibutuhkan dan harus mengusut dengan sangat serius untuk menyelidiki dan mengakhiri pelanggaran-pelanggaran hukum international,” tandasnya.

Carter sendiri berjanji memberikan dukungan kepada pemerintah persatuan Palestina dengan menyebutnya sebagai salah satu perkembangan yang paling menggemberikan dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu Carter juga mendesak Dewan keamanan PBB untuk memberikan suara pada  keputusan pemerintahan bersatu itu, “Pengakuan kondisi yang tidak manusia di Gaza dan mandat untuk mengakhiri blokade.”

Dia juga menyatakan perlunya pemantau international untuk mengendalikan perbatasan Gaza, serta memberikan laporan tentang pelanggaran gencatan senjata, serta menyerukan pemulihan misi bantuan Uni Eropa untuk perbatasan yang pernah diluncurkan pada 2005, dan dihentikan pada 2007 ketika Hamas mengambil alih jalur Gaza setelah perang sipil Palestina. (K01/P03)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)